Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 93
Mekanisme pelaksanaan program ini juga menjadi sorotan.
Karena, mitra Kartu Prakerja ditunjuk langsung tanpa melalui tender atau lelang.
Hal ini dinilai tak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Juga dinilai rentan dan rawan
penyelewengan.
Dievaluasi Pemerintah harus bebenah.
Hasil kajian dan rekomendasi dari lembaga anti korupsi tersebut harus menjadi bahan evaluasi
agar program ini tak terus dibully.
Temuan KPK bisa menjadi masukan dan bahan guna memperbaiki program ini baik dari sisi
kebijakan, regulasi maupun pelaksanaan.
Pemerintah, dalam hal ini Kemenko Bidang Perekonomian harus legawa dan
mempertimbangkan saran, masukan dan rekomendasi KPK juga kritik publik.
Pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola program ini.
Perbaikan yang dilakukan jangan hanya di permukaan, namun juga terkait substansi dari raison
d'etre program Kartu Prakerja ini.
Dengan perbaikan tersebut diharapkan program ini bisa sesuai harapan, yakni meningkatkan
kompetensi bukan menimbulkan korupsi dan merangsang produktivitas bukan mental memelas.
Juga menumbuhkan daya saing para peserta bukan merugikan keuangan negara.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kartu Prakerja, soal Data hingga Kajian
KPK.
92
