Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 11
"Saya melihat keberimbangan dalam UU ini sudah ada. Hanya saja perlu sosialisasi yang
menyeluruh untuk seluruh stakeholder," kata Dewi.
Ia menegaskan buruh tidak perlu khawatir karena semua hak mereka sudah terpenuhi di UU
Sapu Jagat itu termasuk poin yang ramai ditolak seperti hak cuti dan PHK. Melalui UU Ciptaker,
lanjut Dewi, pemerintah juga berupaya menciptakan banyak lapangan kerja dengan memberi
kemudahan investor berinvestasi.
"Jadi sudah berimbang. Ini harus dijelaskan dan dikomunikasikan dengan baik. Tidak hanya
kepada buruh dan pengusaha, tapi juga stakeholder lain," kata anggota Komisi IX DPR RI ini.
Masyarakat juga perlu mendapat pemahaman UU Ciptaker tidak hanya terkait dengan buruh dan
pengusaha saja. Melainkan juga mengatur sektor lain seperti pertanian, permodalan, dan
pendidikan.
"Masyarakat sekarang sedang digiring untuk membahas seolah-olah UU Cipta Kerja hanya
mengurus soal buruh. Ini salah kaprah. Dari 1.000-an halaman, sekitar 7.000-an pasal itu
membahas banyak sekali sektor," tutup Dewi.
10