Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

*Bertujuan untuk ponguatan peiiindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerjaburuh

*Penyusunan ketentuan kJauer ketenagakegaan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi

*Proses penyusunan RUU CK merupakan partisipasi publik (Serikat Pekerja dan Pengusaha).
Kementerian/ Lembaga. praktisi Akademia dan Lembaga lain

*Rumusan klaster Ketenagakerjaan dari RUU CK merupakan intisari hasil kajian pembahasan
FCO. dan has4 rombug Tripartit (Pemerintah. Pekerja dan Pengusaha)

*Pembahasan Panja di Baleg lebih dari 60 kak. dilakukan terbuka dan disiarkan secara Live di
TV Parlemen, melibatkan Pemerintah. OPR

Rl. OPO RI dan Stakeholder terkait

*Panja di Baleg DPR RI telah melakukan beberapa kali ROPU (Rapat Dengar Pendapat Umum)
mengundang para Ahli. Praktisi. Akademisi.

Organisasi Nasional/ internasional untuk masukan RUU CK Pemerintah ingin memastikan bahwa
pesangon menjadi hak dan diterima-oleh pekerja/buruh. Kompensasi PHK menjadi 25 kali,
dengan pembagian 19 kali ditanggung Pemberi Kerja dan 6 kali melalui program Jaminan
Kehilangan

Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh'Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, JKP adalah skema
baru terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, yang tidak mengurangi manfaat Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun
(JP).

JKP tidak menambah beban bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Manfaat Program JKP
berupa cash benefit (uang tunai), pelatihan

kerja dan akses informasi pasar kerja.

*TKA harya dalam hubungan kerja untuk jabat anter tentu dan waktu tertentu serta memiftkt
kompotensi sesuai jabatan yang akan duduki

PKWT lainnya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu tertentu
dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang btr WK tetap

Apabila PKWT berakhir pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja sesuai
dengan masa kerja. Syarat PKWT ttp mengacu pada UU 11/2003 tentang Ketenagakerjaan
dengan penyesuasian terhadap perkembangan kebutuhan.

Tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya Perlindungan pekerja, upah dan kesejahteraan
pekerjanya tanggung jawab perusahaan alih daya Apabila terp pengdihar pekerpan dari
perusahaan alih daya, maka masa kerja tetap dlutung dan fenga'ihan pelindungan hak-hak

pekerja haruc dipersyaratkan dalam peraojian kerp Pengatur jam waktu istirahat dan cuti sesuai
ketentuan UU Ketenagakerjaan Kesempatan untuk melaksanakan ibadih, istirahat masa haid,
melahirkan dan menyusui. tetap sesuai ketentuan UU 13/2003 tentang

Ketenagakerjaan Waktu kerja tetap mengikuti ketentuan Ou 13/2003 yaitu-' 7 jam sehari & /0
jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu mJnggu 8
jam kerja satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu Memberikan pengecualian untuk
sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang sifat/ kondisinya perlu waktu kerja khusus (ekonomi
digital, pertambangandll)

12