Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 13

*Bertujuan untuk ponguatan peiiindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerjaburuh

              *Penyusunan ketentuan kJauer ketenagakegaan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi

              *Proses penyusunan RUU CK merupakan partisipasi publik (Serikat Pekerja dan Pengusaha).
              Kementerian/ Lembaga. praktisi Akademia dan Lembaga lain

              *Rumusan klaster Ketenagakerjaan dari RUU CK merupakan intisari hasil kajian pembahasan
              FCO. dan has4 rombug Tripartit (Pemerintah. Pekerja dan Pengusaha)

              *Pembahasan Panja di Baleg lebih dari 60 kak. dilakukan terbuka dan disiarkan secara Live di
              TV Parlemen, melibatkan Pemerintah. OPR

              Rl. OPO RI dan Stakeholder terkait

              *Panja di Baleg DPR RI telah melakukan beberapa kali ROPU (Rapat Dengar Pendapat Umum)
              mengundang para Ahli. Praktisi. Akademisi.

              Organisasi Nasional/ internasional untuk masukan RUU CK Pemerintah ingin memastikan bahwa
              pesangon  menjadi  hak  dan  diterima-oleh  pekerja/buruh.  Kompensasi  PHK  menjadi  25  kali,
              dengan  pembagian  19  kali  ditanggung  Pemberi  Kerja  dan  6  kali  melalui  program  Jaminan
              Kehilangan

              Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh'Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, JKP adalah skema
              baru  terkait  jaminan  sosial  ketenagakerjaan,  yang  tidak  mengurangi  manfaat  Jaminan
              Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun
              (JP).

              JKP  tidak  menambah  beban  bagi  pekerja/buruh  maupun  pengusaha.  Manfaat  Program  JKP
              berupa cash benefit (uang tunai), pelatihan

              kerja dan akses informasi pasar kerja.

              *TKA harya dalam hubungan kerja untuk jabat anter tentu dan waktu tertentu serta memiftkt
              kompotensi sesuai jabatan yang akan duduki

              PKWT lainnya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu tertentu
              dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang btr WK tetap

              Apabila PKWT berakhir pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja sesuai
              dengan  masa  kerja.  Syarat  PKWT  ttp  mengacu  pada  UU  11/2003  tentang  Ketenagakerjaan
              dengan penyesuasian terhadap perkembangan kebutuhan.

              Tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya Perlindungan pekerja, upah dan kesejahteraan
              pekerjanya  tanggung  jawab  perusahaan  alih  daya  Apabila  terp  pengdihar  pekerpan  dari
              perusahaan alih daya, maka masa kerja tetap dlutung dan fenga'ihan pelindungan hak-hak

              pekerja haruc dipersyaratkan dalam peraojian kerp Pengatur jam waktu istirahat dan cuti sesuai
              ketentuan UU Ketenagakerjaan Kesempatan untuk melaksanakan ibadih, istirahat masa haid,
              melahirkan dan menyusui. tetap sesuai ketentuan UU 13/2003 tentang

              Ketenagakerjaan Waktu kerja tetap mengikuti ketentuan Ou 13/2003 yaitu-' 7 jam sehari & /0
              jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu mJnggu 8
              jam kerja satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu Memberikan pengecualian untuk
              sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang sifat/ kondisinya perlu waktu kerja khusus (ekonomi
              digital, pertambangandll)

                                                           12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18