Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja
segera disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutan pada Kick-Off the Tripartite Meeting "
Pembahasan Peraturan Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Udang Cipta Kerja ",
mengatakan RPP harus segera ada agar UU Cipta Kerja bisa segera dilaksanakan.

"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," kata Menaker Ida di Jakarta,
Selasa (20/10/2020).

Empat RPP Turunan UU Cipta Kerja yang dimaksud Menaker Ida ialah: - RPP tentang
Pengupahan, - RPP tentang Tenaga Kerja Asing, - RPP tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, dan - RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk penyusunan RPP, Menaker Ida menyatakan bahwa pihaknya sudah mematangkan konsep
di internal Kemnaker dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

"Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah," ucap
Menaker Ida.

Menurutnya, dalam penyusunan RPP ini, pihaknya memastikan keterlibatan stakeholder
ketenagakerjaan, yakni dari Serikat Pekerja/Buruh dan pengusaha.
"Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ucapnya.

Hadir dalam acara Kick-Off the Tripartite Meeting ini di antaranya Ketua Umum APINDO, Hariyadi
Sukamdani; Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai; perwakilan K-Sarbumusi, FSP BUN, dan F-
Kahutindo; Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi.

Selanjutnya Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; perwakilan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta stakeholder lainnya.

Terkait dengan UU Cipta Kerja sendiri menuai pro kontra dari berbagai pihak. Hingga buruh dan
mahasiswa turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap omnibus law ini.

Rekam Jejak Omnibus Law Cipta Kerja Dikutip dari Website DPR RI

17 Desember 2019 - Diusulkan

12 Februari 2020 - Penyerahan Surat Presiden, RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik ke DPR
RI

2 April 2020 - Pendahuluan Rapat Paripurna ke-13, Penugasan Pembahasan RUU tentang Cipta
Kerja kepada Badan Legislasi

7 April 2020 - Pendahuluan Rapat Badan Legislasi terkait Rancangan Jadwal acara Pembahasan
RUU tentang Cipta Kerja 14 April 2020 - Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja terkait Pembahasan
RUU tentang Cipta Kerja 20 April 2020 - Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja pembahasan RUU
tentang Cipta Kerja untuk membahas rencana RDPU dengan para pakar 27 April 2020 -
Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Baleg dengan 3 orang Narasumber (Prof. Djisman, Yose
Rizal, dan Sarman Simanjorang) 29 April 2020 - Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Baleg dengan
2 orang Narasumber (Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto) 5 Mei 2020 - Pembicaraan
Tingkat I RDPU Panja Baleg dengan 2 orang Narasumber (Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno
Iwantono 20 Mei 2020 - Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang
Cipta Kerja materi Konsideran, Bab I, dan Bab II 3 Juni 2020 - Pembicaraan Tingkat I Rapat
134