Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 132
"Berarti semua UU Omnibus Law tersebut akan digugat, apakah terjadi cacat formil," ujar Said
Iqbal menegaskan.
Said juga meminta fraksi Partai Demokrat dan PKS mengajukan legislative review terkait UU
Cipta Kerja. Diketahui, Demokrat dan PKS menjadi dua fraksi DPR yang menolak pengesahan
UU Cipta Kerja.
"Fraksi PKS dan Demokrat harusnya mengambil inisiatif atas surat yang kami kirim untuk
mengajukan legislative review . Anggota Fraksi PKS berapa, Demokrat berapa. PKS dan
Demokrat untuk mengajukan ke pimpinan untuk mengajukan legislative review ," ujar Iqbal.
Menurut Said, pihaknya telah menyurati seluruh sembilan fraksi Partai politik di DPR RI dan 575
anggota DPR RI untuk mengajukan legislative review UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan
buruh. Ia berharap, semua fraksi menindaklanjuti permintaan serikat buruh.
Namun, kata Said Iqbal, secara khusus serikat buruh meminta pada Demokrat dan PKS yang
selama ini menunjukkan penolakan UU Cipta Kerja untuk mengupayakan legislative review . "PKS
dan Demokrat kalau benar menolak harus ada inisiatif jangan berlindung di balik aksi massa,"
kata dia.
Respons Demokrat dan PKS Fraksi Partai Demokrat di DPR mempertimbangkan opsi legislative
review terhadap UU Cipta Kerja.
"Saya pikir itu salah satu opsi yang mungkin kita pilih, kami menampung aspirasi dari KSPI soal
UU Cipta Kerja ini," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Marwan Cik Hasan kepada
Republika , Rabu (21/10).
Ia menegaskan, Fraksi Partai Demokrat hingga saat ini menolak substansi dan tahapan
pengesahan UU Cipta Kerja. Di mana menurutnya, ada proses dan tahapan pembajasan yang
tidak benar.
"Pada tahapan ini kami menolak secara substansi dan tahapan yang tidak benar dan tidak tertib,
itu dulu," ujar Marwan.
Pihaknya, juga mendukung penuh pihak yang menolak UU Cipta Kerja yang digagas oleh
Presiden Joko Widodo ini. Termasuk dukungan kepada pihak yang mengajukan judicial review
ke MK.
Di samping itu, ia menegaskan, pihaknya selalu memprioritaskan kepentingan rakyat selama
satu tahun pertama Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meskipun, mayoritas fraksi partai di DPR adalah
pendukung pemerintah.
"Kami selalu kritis untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Baik dalam rapat-rapat di DPR kami
selalu menyuarakannya, termasuk dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja," ujar
Marwan.
Fraksi PKS di DPR juga menyatakan sedang mempertimbangkan legislative review untuk UU
Cipta Kerja. Para pimpinan fraksi disebut tengah menggodok wacana ini.
"Ini sedang dipertimbangkan oleh pimpinan fraksi" kata Sekretaris Fraksi PKS Sukamta saat
dihubungi Republika.co.id melalui pesan singkat, Rabu (21/10).
Sukamta mengatakan, hingga Rabu (21/10) siang, dirinya belum menerima surat dari KSPI soal
permintaan legislative review . Meski demikian, Sukamta memastikan bahwa Fraksi PKS memang
sedang mempertimbangkan langkah legislative review .
131
