Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi
situasi, yang digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik. Karena targetnya untuk mengubah,
maka pasti ada risiko penolakan. Tapi pak Jokowi memilih menjalani risiko itu

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Bukannya cari aman

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Namanya dialog ya tidak bisa 100 persen aspirasi pekerja dan
pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan
pekerjaan

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengajukan uji materi atau judicial review
UU Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah melakukan uji legislatif atau
legislative review . Langkah uji materi ini akan dibarengi demonstrasi yang dipusatkan di depan
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Berbicara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali menegaskan
pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi tidak akan mengorbankan rakyat melalui Undang
Undang Cipta Kerja. "UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi, yang
digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik. Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada
risiko penolakan. Tapi pak Jokowi memilih menjalani risiko itu," kata Ida, Selasa (20/10). Ida
melanjutkan, Presiden Joko Widodo sebenarnya bisa saja memilih untuk tenang-tenang saja
tanpa membuat terobosan pada periode kedua kepemimpinannya. Tetapi, kata Ida, Jokowi
memilih meninggalkan legacy untuk Indonesia.

DEMO BURUH AKAN IRINGI LANGKAH UJI MATERI UU CIPTA KERJA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengajukan uji materi atau judicial review
UU Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah melakukan uji legislatif atau
legislative review . Langkah uji materi ini akan dibarengi demonstrasi yang dipusatkan di depan
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

" Judicial review sebagai langkah ketiga akan diiringi ketika mengantarkan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi dengan aksi di seluruh Indonesia di tingkat nasional dan daerah, aksinya akan
dilakukan saat judicial review disahkan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers
pada Rabu (21/10).

Said Iqbal mengatakan, langkah judicial review ini diajukan sebagai upaya konstitusional setelah
upaya legislative review juga diajukan ke DPR RI. Saat proses judicial review berlangsung di MK,
Serikat buruh akan menggelar aksi di depan MK mengawal proses uji materi yang berlangsung.

"Jadi judicial review aksi tetap ada yaitu, saat penyerahan serempak dan juga saat sidang sidang-
sidang MK akan ada aksi saat sidang sidang MK," ujar Said Iqbal.

Massa buruh yang hadir ingin menjamin bahwa hakim MK memiliki integritas yang luar biasa
sebagai negarawan di atas pemerintah dan DPR.
Adapun terkait gugatan yang diajukan ke MK, terdapat dua materi gugatan yang akan diajukan
oleh serikat buruh. Dua gugatan itu adalah gugatan materiil dalam klaster ketenagakerjaan,
kemudian gugatan formil terkait Omnibus Law Cipta Kerja secara keseluruhan.

130