Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

KSPI DORONG DPR TINJAU ULANG UU CIPTA KERJA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengirimkan surat ke DPR terkait
permohonan peninjauan ulang atas omnibus law UU Cipta Kerja yang disahkan pada rapat
paripurna 5 Oktober lalu. KSPI dan beberapa serikat buruh lainnya akan menggelar demonstrasi
besar-besaran yang dipusatkan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, awal November mendatang.
Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/10/-2020), menyebut
legislative review bisa dilakukan karena memiliki dasar hukum yakni UUD 1945 dan UU Nomor
15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-Undangan.

"Sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada sembilan fraksi di DPR. Isi surat itu adalah tentang
permohonan buruh dalam hal ini termasuk KSPI, meminta kepada anggota DPR melalui fraksi
untuk melakukan legislative review," kata Iqbal.

Lewat surat tersebut, KSPI juga mempertanyakan keberpihakan DPR pada publik. Secara khusus,
Said Iqbal juga berharap kepada Fraksi PKS dan Demokrat di DPR yang sebelumnya menyatakan
menolak omnibus law UU Cipta Kerja untuk mengambil inisiatif melakukan legislative review.
"PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak UU Cipta Kerja harusnya ambil inisiatif, jangan
berlindung di balik aksi massa, kami harap tidak begitu. Dua fraksi ini, kalau menolak ambil
langkah konstitusional," kata Iqbal.

Said Iqbal menyatakan KSPI dan beberapa serikat buruh lainnya akan menggelar demonstrasi
besar-besaran yang dipusatkan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Aksi ini akan dilakukan saat
sidang paripurna pertama DPR usai reses. Sejak 6 Oktober DPR dalam masa reses dan kembali
menggelar sidang pada 8 November 2020. "Tuntutannya hanya satu, lakukan legislative review.
Uji ulang dengarkan suara rakyat dan buruh yang meluas. Jangan semua buang badan ke
Presiden atau pemerintah atau ke MK. DPR mulai dulu dengan legislative review," ucap dia.

Unjuk rasa

Menurut Iqbal, aksi unjuk rasa tersebut akan dilakukan juga massa buruh di sekitar 200
kabupaten/kota di 20 provinsi. Dia berharap, DPR tidak kucing-kucingan lagi. Iqbal menyatakan
KSPI bersama serikat buruh lain juga tengah mempersiapkan gugatan atau judicial review UU
Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). KSPI akan menempuh dua jalan yakni uji materi dan
uji formal.
"Gugatan materielnya kami gugat di klaster ketenagakerjaan, uji materinya di klaster
ketenagakerjaan. Kedua ada gugatan uji formil. Berarti semua UU omnibus law tersebut akan
digugat, apakah terjadi cacat formil," ujar dia.

Menurut Said Iqbal, KSPI sebelumnya tergabung dalam tim teknis pembahasan UU Cipta Kerja
yang dibentuk oleh pemerintah. Namun, mereka mundur karena menolak aturan yang dianggap
tidak memperhatikan kepentingan buruh.

Selain itu, dia menyatakan kekecewaan terhadap perubahan yang terjadi dalam UU itu setelah
masuk ke Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR karena tidak mendengarkan aspirasi
buruh yang menentang masuknya klaster ketenagakerjaan di dalam UU itu atau tetap
mempertahankan UU Ketenagakerjaan. (Muhammad Irfan)***

caption:

MASSA dari KSP1 berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja *

28