Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Judul KSPI Dorong DPR Tinjau Ulang UU Cipta Kerja
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis muhammad irfan
Tanggal 2020-10-22 05:13:00
Ukuran 273x259mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 105.105.000

News Value Rp 525.525.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada sembilan fraksi
di DPR. Isi surat itu adalah tentang permohonan buruh dalam hal ini termasuk KSPI, meminta
kepada anggota DPR melalui fraksi untuk melakukan legislative review

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak UU Cipta
Kerja harusnya ambil inisiatif, jangan berlindung di balik aksi massa, kami harap tidak begitu.
Dua fraksi ini, kalau menolak ambil langkah konstitusional

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tuntutannya hanya satu, lakukan legislative review. Uji
ulang dengarkan suara rakyat dan buruh yang meluas. Jangan semua buang badan ke Presiden
atau pemerintah atau ke MK. DPR mulai dulu dengan legislative review

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gugatan materielnya kami gugat di klaster
ketenagakerjaan, uji materinya di klaster ketenagakerjaan. Kedua ada gugatan uji formil. Berarti
semua UU omnibus law tersebut akan digugat, apakah terjadi cacat formil

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengirimkan surat ke DPR terkait
permohonan peninjauan ulang atas omnibus law UU Cipta Kerja yang disahkan pada rapat
paripurna 5 Oktober lalu. KSPI dan beberapa serikat buruh lainnya akan menggelar demonstrasi
besar-besaran yang dipusatkan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, awal November mendatang.
Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/10/-2020), menyebut
legislative review bisa dilakukan karena memiliki dasar hukum yakni UUD 1945 dan UU Nomor
15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-Undangan.

27