Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 23
KSPI MINTA DPR LEGISLATIVE REVIEW UU CIPTAKER, PKS KALKULASI
EFEKTIVITASNYA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap ke Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat
untuk mengambil inisiatif legislative review terkait UU Cipta Kerja. PKS menyebut saat ini
pihaknya belum selesai menyisir naskah UU Ciptaker.
"PKS belum selesai melakukan penyisiran dari berbagai naskah UU Ciptaker," ujar Anggota Badan
Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf, saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Hal ini dinilai perlu dilakukan guna memastikan apakah terdapat proses yang tidak sesuai dengan
tata tertib (tatib).
"Untuk memastikan, apakah ada proses yang tidak sesuai dengan tatib atau tidak," kata Bukhori.
Terkait opsi legislative review, Bukhori mengatakan hal itu akan menjadi tahapan lain. Serta
perlu dikalkulasi terkait efektivitasnya.
"Itu tahapan lain yang akan kita kalkulasi efektivitasnya," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, KSPI mengirim surat ke DPR meminta legislative review terhadap
omnibus law UU Cipta Kerja. Surat itu dikirimkan kepada 9 fraksi di DPR RI.
"Jadi 9 fraksi sudah kami kirim, yaitu tentang legislative review. Kami minta anggota DPR yang
berjumlah 575 orang yang ada 9 fraksi dengan tembusan tadi," kata Presiden KSPI Said Iqbal
dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).
Surat itu telah dikirimkan KSPI ke 9 fraksi di DPR Selasa (20/10) kemarin dengan tembusan
kepada pimpinan DPR, pimpinan MPR, serta pimpinan DPD. KSPI mengacu pada UUD 1945 dan
UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam mengajukan legislative review.
Saiq Iqbal meminta DPR tidak buang badan dan mengesampingkan aspirasi rakyat. Ia juga
secara khusus meminta Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat, 2 fraksi yang menolak
pengesahan UU Cipta Kerja, untuk mengambil inisiatif legislative review.
"DPR jangan buang badan, tolong dicatat. DPR jangan buang badan, khususnya 2 fraksi yang
menolak keras omnibus law UU Cipta Kerja. Kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak
dikehendaki, aksi-aksi perlawanan, penolakan dari masyarakat yang begitu meluas dari serikat
buruh. Jangan tunggu jatuh korban, DPR harus menggunakan haknya legislative review,"
tegasnya.
22
