Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 20

menuai polemik dan menimbulkan gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh
              daerah di Tanah Air.
              Akhirnya, Wali Kota Cilegon Edi Ariado bersama Ketua DPRD Kota Cilegon Endang menemui para
              pendemo.  Hingga  akhirnya  disepakati  untuk  mengirim  surat  kepada  Presiden  Jokowi  untuk
              menyatakan sikap terkait UU Ciptaker.

              Dalam  kesepakatan  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  kedua  petinggi  Kota  Cilegon  bersama
              perwakilan serikat buruh itu tidak ada kata menolak pengesahan UU Ciptaker.

              Berikut bunyi surat pernyataan sikap Wali Kota yang didapat INDOPOS terkait UU Tentang Cipta
              Kerja yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo.

              "Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan kondisi dan situasi Kota Cilegon pasca disahkannya
              Undang-Undang  Cipta  Kerja  oleh  DPR  RI  tertanggal  5  Oktober  2020  yang  menimbulkan
              gelombang  aksi penolakan  dari  forum  serikat  buruh/serikat  pekerja,  mahasiswa,  dan  ormas.
              Terkait hal tersebut, maka kami Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD Cilegon beserta elemen Forum
              Komunikasi SP/SB Kota Cilegon, mahasiswa dan Ormas Kota Cilegon menyatakan dengan tegas
              Undang-Undang  Cipta  Kerja  serta  meminta  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
              Undang-Undang (Perppu).''

              Pernyataan sikap itu lantas ditanda tangani oleh Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Ketua DPRD Cilegon
              Endang Effendi, dan lima ketua serikat buruh Kota Cilegon. Pernyataan sikap yang disampaikan
              oleh  perwakilan  serikat  buruh  itu  disaksikan  Kapolres  Kota  Cilegon  AKBP  Sigit  Haryono  di
              hadapan ratusan pendemo.

              Dalam  orasinya,  Edi  mengatakan  kalau  pemerintah  daerah  sudah  memenuhi  keinginan  dan
              tuntutan buruh untuk menolak UU Cipta Kerja. Untuk itu, rencana demo besar-besaran yang
              selayaknya akan berlangsung besok, Kamis (22/10), di depan gedung DPRD Kota Cilegon harus
              dibatalkan.
              "Jadi saya sudah bermusyawarah dengan ketua-ketua berikat (kawasan industri), kemudian Pak
              Kapolres dan Ketua DPRD. Alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan itu adalah kesepakatan
              bersama," terangnya.

              Tentunya, ujarnya juga, kesepakatan itu agar buruh Kota Cilegon makin sejahtera. "Kita sepakat
              untuk mendorong Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu," ungkap Edi, Rabu (21/10).

              Setelah ada kesepakatan itu, ratusan massa pendemo yang terdiri dari buruh dan mahasiswa
              langsung membubarkan diri. Mereka juga sepakat tidak akan melakukan demo esok hari seperti
              yang sudah direncanakan, (yas)






















                                                           19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25