Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

UMP DKI JAKARTA 2021TIDAK NAIK

KETUA Umum DPD Hippi Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang memperkirakan upah
minimum provinsi (UMP) DKI tidak akan mengalami kenaikan. Menurutnya, hal ini sebagai
dampak wajar dari kondisi perekonomian di tengah pandemi covid-19 yang terpukul berat.

"Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi minus 2%. Di sisi
lain, infl asi tahunan berdasarkan data Bank Indonesia sampai dengan Oktober sebesar 1,41%.
Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020, kenaikan UMP 2021 diperkirakan 0%," kata
Sarman dalam keterangan resminya, kemarin.

Menurutnya, pandemi covid-19 telah memukul dunia usaha sehingga membuat banyak UKM
yang tutup, terjadinya PHK, pekerja dirumahkan, cash flow pengusaha yang semakin
mengkhawatirkan, dan akhirnya daya beli masyarakat menurun.

"Di sisi lain, kondisi dunia usaha saat ini juga sangat tidak memungkinkan UMP dinaikkan. Beban
pengusaha sudah sangat berat, bisa mampu bertahan selama pandemi ini saja disebutnya sudah
bersyukur. Jika UMP dinaikkan, akan sangat memukul pengusaha dan mendorong pengusaha
semakin terpuruk," ungkapnya.

Adapun jika terdapat sektor-sektor tertentu yang memungkinkan menaikkan UMP, seperti sektor
telekomunikasi dan kesehatan, dapat dirundingkan secara bipartite. Namun, secara umum dia
menilai kondisi pelaku usaha saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sarman berharap agar
serikat pekerja atau buruh dapat memahami kondisi ini.

Penetapan UMP tahun berikutnya dilakukan setiap 1 November. Dengan demikian, kenaikan UMP
2021 akan resmi ditetapkan pada akhir Oktober dan diumumkan serentak pada 1 November
2020.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menilai tidak naiknya UMP DKI merupakan opsi yang tepat
dilakukan di tengah pandemi ini. Hal itu untuk membuat dunia usaha tetap bertahan dan tidak
melakukan pengurangan karyawan. "Mari kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga
tahun depan iklim usaha membaik dan UMP bisa dinaikkan," kata Abdul.

Menurutnya, Pemprov DKI harus mengatur keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan
kelangsungan usaha. Pasalnya, di situasi pandemi ini, resesi sudah menghantui dan dunia usaha
mengalami pukulan berat.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari The Indonesian Institute, M Rifki Fadilah, menilai opsi ini
merupakan keputusan berat yang harus diambil.

Namun, Rifki menggarisbawahi meski UMP tidak dinaikkan, pengusaha harus tetap memastikan
kesejahteraan karyawan dengan memastikan fasilitas kebutuhan dasar pekerja. Fasilitas itu,
seperti fasilitas penunjang kesehatan, kenyamanan saat bekerja, serta suasana lingkungan kerja
yang kondusif untuk karyawan.

"Meski gaji tidak naik, tetap karyawan disejahterakan melalui jalur lain. Jadi, meski tidak ada
kenaikan gaji, karyawan masih tetap bisa merasakan bentuk kesejahteraannya lewat jalur yang
lain," jelasnya. (Hld/J-1).

24