Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 54
Judul Penetapan UMP Tunggu KHL dan Inflasi
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg9
Jurnalis rya
Tanggal 2020-10-22 03:53:00
Ukuran 354x169mmk
Warna Warna
AD Value Rp 196.470.000
News Value Rp 982.350.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Lolo Simbolon (Ketua Dewan Pengupahan DKI Unsur Pengusaha Heber) Hari ini
(21/10), rapatnya masih alot. Jumat rapat lagi. Kemungkinan, kalau Jumat tidak dot, Seninnya
sidang
neutral - Lolo Simbolon (Ketua Dewan Pengupahan DKI Unsur Pengusaha Heber) Bagaimana
pengusaha mampu memberikan upah yang naik lagi dengan kondisi sekarang ini. Waktu rapat,
saya ajak sama bergandeng tangan untuk mengatasinya. Kalau minta gaji naik, mohon maat
karyawan tems kami kurangi. Sekarang ini, semua teori, undang-undang, permen, perda, dan
pergub hanya dalam keadaan tentang Ketenagakerjaan yang memperhitungkan KHL (formulasi
yang biasa diinginkan serikat pekerja) UMP2020 = (KHL x UMP DKI tahun sebelumnya) + UMP
DKI 2019 normal. Sekarangini kan tidaknormal
Ringkasan
Pemprov DKI harus menetapkan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahunnya. UMP yang
ditetapkan tahun ini akan diberlakukan mulai awal tahun berikutnya. Sesuai dengan PP Nomor
78 Tahun 2015, penetapan UMP dilakukan setiap 1 November. Sebelum penetapan UMP, dewan
pengupahan dari tiga unsur melakukan rapat hingga sidang pengupahan. Yakni, dewan
pengupahan dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Hal itu dilakukan untuk
mendapatkan angka UMP yang diajukan kepada gubernur untuk segera ditetapkan.
PENETAPAN UMP TUNGGU KHL DAN INFLASI
Pemprov DKI harus menetapkan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahunnya. UMP yang
ditetapkan tahun ini akan diberlakukan mulai awal tahun berikutnya. Sesuai dengan PP Nomor
78 Tahun 2015, penetapan UMP dilakukan setiap 1 November. Sebelum penetapan UMP, dewan
pengupahan dari tiga unsur melakukan rapat hingga sidang pengupahan. Yakni, dewan
pengupahan dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Hal itu dilakukan untuk
mendapatkan angka UMP yang diajukan kepada gubernur untuk segera ditetapkan.
53
