Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Judul UU Cipta Kerja, Luhut: Pengusaha yang Tak Beri Pesangon Bisa
Dipidana
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1398233/uu-cipta-kerja-luhut-pengusaha-
yang-tak-beri-pesangon-bisa-dipidana
Jurnalis Caesar Akbar
Tanggal 2020-10-22 01:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Sekarang kita buat 19 kali plus 6 dari asuransi, tapi dijamin kalau kamu tidak bisa deliver, lari,
bisa dipidana

negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Yang
lain lari saja
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Yang
lain lari saja.

negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Jadi
jangan berburuk sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Ini memberi nilai tambah

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Pertanyaannya, iurannya
siapa yang bayar. Kalau dibilang pemerintah, berarti pemerintah yang JKP Pesangon akan
diambil dari APBN dan ini tidak akan bisa jalan, undang-undang ini terkesan basa-basi

Ringkasan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah
Undang-undang Cipta Kerja merugikan buruh. Luhut malah mengklaim beleid ini memberikan
nilai tambah bagi pekerja.

Contohnya pada perkara pesangon. Luhut mengatakan para pekerja dan buruh yang terkena
pemutusan hubungan kerja bakal tetap mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang pengganti hak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

58