Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 60
UU CIPTA KERJA, LUHUT: PENGUSAHA YANG TAK BERI PESANGON BISA DIPIDANA
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah
Undang-undang Cipta Kerja merugikan buruh. Luhut malah mengklaim beleid ini memberikan
nilai tambah bagi pekerja.
Contohnya pada perkara pesangon. Luhut mengatakan para pekerja dan buruh yang terkena
pemutusan hubungan kerja bakal tetap mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang pengganti hak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Meskipun demikian, ia mengakui besar pesangon dalam UU Cipta Kerja hanya 25 kali upah,
berbeda dengan beleid sebelumnya yang mengatur 32 kali upah. "Sekarang kita buat 19 kali
plus 6 dari asuransi, tapi dijamin kalau kamu tidak bisa deliver, lari, bisa dipidana," ujar Luhut
dalam sebuah acara daring, Rabu, 21 oktober 2020.
Luhut mengatakan perubahan aturan soal pesangon tersebut menjadi persoalan yang diangkat
oleh para buruh. Namun, ia menjelaskan turunnya besaran pesangon tersebut bukan tanpa
alasan.
Selama ini, kata Luhut, data menunjukkan perusahaan yang bisa memberikan kompensasi
sebesar 32 kali upah itu jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar 8 persen. "Yang lain lari saja."
Selain mendapat pesangon, Luhut mengatakan buruh yang di-PHK juga akan mendapat Jaminan
Kehilangan Pekerjaan yang diberikan pemerintah. JKP diberi sebagai kompensasi turunnya
pesangon dari 32 kali upah ke 25 kali upah.
"Jadi jangan berburuk sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Ini memberi nilai
tambah," tutur dia.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
merupakan program pemanis bibir agar buruh dan tenaga kerja bisa menerima dengan lapang
Undang-Undang Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK diatur
maksimal hingga 32 kali upah. Sedangkan, dalam RUU Cipta Kerja, penghitungan pesangon PHK
diubah menjadi 19 kali upah ditambah 6 kali JKP, sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.
"Pertanyaannya, iurannya siapa yang bayar. Kalau dibilang pemerintah, berarti pemerintah yang
JKP Pesangon akan diambil dari APBN dan ini tidak akan bisa jalan, undang-undang ini terkesan
basa-basi," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa, 6 Oktober 2020. Lebih lanjut, dia juga
mengkritisi bila sumber dana JKP dipungut kembali melalui iuran yang diberatkan pada buruh.
CAESAR AKBAR | BISNIS.
59
