Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Namun hal ini belum dikomunikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan demo yang berhari-
hari.

MOELDOKO SEBUT UU OMNIBUS LAW BAKAL DINIKMATI CALON PEKERJA

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) RI Moeldoko membeberkan sikap pemerintah terkait demo
berjilid-jilid yang dilakukan kelompok masyarakat dan mahasiswa beberapa waktu terakhir. Kata
Moeldoko, sedianya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) nantinya akan
dinikmati oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat pekerja. Namun hal ini belum
dikomunikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan demo yang berhari-hari.

"(UU Omnibus Law bakal) Membuka investasi yang sangat luas maka pekerjaan akan dibuka.
Dan siapa yang menikmati? Tentu anak anak saya yang saat ini berada di jalanan," kata
Moeldoko dalam rekaman yang disebarkan oleh KSP, Rabu (21/10).

"Kalau mereka difahamkan tentang hal ini mereka pasti tidak akan turun ke jalan karena
pemerintah sungguh pikirkan nasib mereka ke depan," lanjut Moeldoko.

Dijelaskan Moeldoko bahwa dasar pembentukan UU Omnibus Law ialah bonus demografi yang
dimiliki oleh pemerintah. Kemudian tingkat pengangguran serta jumlah pekerja yang terdampak
COVID-19 terus meningkat. Ia membeberkan kondisi Indonesia yang memiliki angkatan baru
siap kerja sebesar 2,9 juta per tahun. Kemudian terdapat pengangguran sekitar 3,5 juta karena
pandemi Covid-19. Angka ini juga ditambah dengan pengangguran yang sebelumnya sudah ada
sebesar 6,5 juta orang.

"Kondisi ini adalah kondisi riil yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Karena tujuan
pemerintah yang kedua dalam rangka prosperity kesejahteraan umum memajukan
kesejahteraan umum inilah tugas yang ada dalam konstitusi," beber dia.

Adapun tugas pemerintah, ujar Moeldoko, ialah menciptakan lapangan pekerjaan bagi calon
pencari kerja. Karena itu juga, pemerintah menyiapkan kartu pra kerja yang baru-baru ini
dibagikan ke masyarakat.

Salah satu cara pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan ini, ujar Moeldoko, ialah
menerima investasi dari pengusaha. Sementara investasi hanya akan datang jika ada kepastian
dari pemerintah. Ada sejumlah kepastian yang dibutuhkan pengusaha menurut Moeldoko
sehingga menanamkan investasi. Pertama, keadilan dan stabilitas politik, kepastian regulasi dan
penyederhanaan regulasi.

"Untuk itu kita bekerja keras bagaimana stabilisasi politik dan keamanan percaya dengan baik
agar tidak takut orang datang ke sini. Kepastian dari mana dari regulasi untuk itu pemerintah
dalam hal lima arahan presiden bagaimana melakukan penyederhanaan regulasi ini dijalankan.
Semuanya dalam rangka investasi terpenuhi dengan baik," jelas Moeldoko.

Keadaan ini, dijelaskan Moeldoko terangkum dalam UU Omnibus Law. Karenanya pemerintah
mengeluarkan Omnibus Law dan menyederhanakan setiap aturan yang dianggap berbelit-belit.
Pemerintah juga melakukan harmonisasi peraturan agar tidak ada yang tumpang tindih. Dengan
begitu diharapkan investasi bisa masuk dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat
Indonesia.

"Bagaimana kita mengharmonisasikan agar perundang undangan yang begitu banyak bisa
tertata dan terharmonisasi dengan baik. Tujuannya buat apa untuk memberikan kepastian
kepada siapa kepada siapa pun yang ingin berusaha di Indonesia," tutup dia. (ctr/ain).

82