Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

KEMNAKER: PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING BERHAK DAPAT THR

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya),
kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos )
Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan
pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7
Lebaran.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang Rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Dirjen Putri di kantor Kemnaker Jakarta, pada Minggu (25/4).

Ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan. Pertama, pekerja/buruh
berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan
lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," tegas Dirjen Putri.

Selain itu, ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah
untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.

Demikian, penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih
(clean wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah
pokok dan tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," ujarnya.
Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah
yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan
(rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr].

134