Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 152
TENANG, PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING JUGA BAKAL TERIMA THR
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan jika pemberian Tunjangan Hari Raya (
THR ) tidak hanya diberikan kepada karyawan tetap saja. Para pekerja dengan status outsourcing
(alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima THR
Keagamaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan pembayaran THR
Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Aturan tersebut, pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan
secara penuh kepada pekerja atau buruhnya pada H-7 Lebaran.
"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Putri dalam keterangannya, Minggu (25/4/2021).
Dia menjelaskan, ada tiga jenis pekerja atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.
Pertama, pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
Kedua, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung
sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja atau buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR.
"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," ujar Putri.
Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih.
Sedangkan pekerja atau buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.
Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah
pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak
tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.
Sedangkan pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata
upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12
bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).
"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, dimana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," tutur Putri.
Editor : Jeanny Aipassa.
151
