Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 156

tersebut mewajibkan pengusaha untuk membayar THR secara penuh kepada pekerja buruhnya
              pada H-7 Lebaran.
              Putri menjelaskan ada tiga jenis pekerja buruh yang berhak memperoleh Keagamaan. Pertama,
              pekerja  berdasarkan PKWT  (Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu)  atau  PKWTT  (Perjanjian  Kerja
              Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

              Kedua, pekerja berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30
              hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan
              masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

              "THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
              kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
              atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
              berhak mendapatkan THR juga," ujar Putri melalui keterangan resminya, Minggu (25/4).

              Ketentuan besaran THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
              pekerja  yang  mempunyai  masa  kerja  12 bulan secara  terus  menerus  atau  lebih.  Sedangkan
              pekerja yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan kurang dari 12 bulan
              berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.

              Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
              wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
              tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

              "Dari  perhitungan  upah  tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan  perusahaan  juga  dapat
              memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana hal
              tersebut  terlebih  dahulu  ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau
              perjanjian  kerja  bersama  atau  kebiasaan  yang  selama  ini  memang  telah  dilakukan  oleh
              perusahaan," ungkap Putri.
              Sedangkan pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung
              melalui  dua  ketentuan.  Yakni  memiliki  masa  kerja  12  bulan  atau  lebih  (rata-rata  upah  yang
              diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-
              rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).































                                                           155
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161