Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 155
Judul Kemnaker Tegaskan Pekerja Kontrak dan Outsourcing Berhak Terima
THR
Nama Media kumparan.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemnaker-tegaskan-pekerja-
kontrak-dan-outsourcing-berhak-terima-thr-1vcdW3l8LQy
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-04-25 18:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja) THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada
perbedaan status kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja
selama 1 bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan
berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja) Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga
dapat memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana
hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan
Ringkasan
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri,
memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, atau pekerja tetap (PKWT
dan PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR).
KEMNAKER TEGASKAN PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING BERHAK TERIMA
THR
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri,
memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, atau pekerja tetap (PKWT
dan PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR).
Pembayaran THR ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di perusahaan. Pada prinsipnya SE
154

