Page 354 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengeluarkan Surat
Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. Dalam SE tersebut
perusahaan wajib memberikan THR secara penuh bagi pekerja atau buruhnya

Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP)
Kota Blitar Suharyono mengatakan, masih menunggu aturan dari gubernur Jawa Timur (Jatim)
terkait petunjuk teknis pemberian THR bagi pekerja atau buruh. Aturan dari gubernur untuk
menindaklanjuti SE Menaker tersebut. "Mungkin aturannya tidak jauh berbeda dengan SE dari
Kemenaker tersebut," jelasnya kepada Koran ini kemarin (2/23).

Sembari menunggu aturan teknis dari gubernur, dinas mulai menyiapkan posko pemantauan dan
pengaduan di kantor DPMTKPTSP. Posko itu digunakan sebagai tempat memantau sekaligus
menerima karyawan atau pekerja yang ingin mengadu belum menerima THR.

"Kami sudah menyiapkan petugas. Dan juga sudah ada nomor pengaduannya. Jadi siap jika ada
aduan dari masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, pekerja maupun perusahaan bisa menghubungi posko melalui nomor telepon yang
disediakan apabila terjadi sesuatu terkait THR. Misalnya, ada perusahaan yang tidak mampu
membayar THR bisa segera mengadu atau mendatangi langsung kantor DPMTKPTSP. Laporan
pengaduan tersebut akan dikirimkan ke pemerintah pusat.

Sesuai aturan dari SE Kemenaker, perusahaan wajib memberikan THR kepada setiap pekerja
dan karyawan. THR yang diberikan sudah penuh sekali gaji paling lambat tujuh hari sebelum
Idul Fitri atau (H-7). "Biasanya, dalam pemberian THR itu juga ada kesepakatan antara pekerja
dan perusahaan. Makanya, kami menunggu petunjuk dari gubernur. Jika aturan dari gubernur
turun, kami segera informasikan ke setiap perusahaan," ungkapnya, (sub/ ed/ady)

353