Page 358 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 358
Apa pun alasan atau kondisi perusahaan, maka harus dibayarkan. "Tetapi memang harus
disesuaikan besarannya sesuai pendapatan perusahaan," imbuhnya.
Politisi Gerindra itu memahami, banyak perusahaan yang terpukul oleh pandemi Covid-19.
Bahkan tidak sedikit pula yang tertatih-tatih, untuk sekadar memenuhi biaya operasional.
"Kalau dulu mungkin (Ramadan di tahun 2020, Red) rata-rata perusahaan masih bisa membayar
THR ya, karena pandemi saat itu masih awal, sehingga perusahaan belum terdampak," ulasnya.
Tetapi situasi saat ini berbeda dengan tahun lalu. Dimana selama satu tahun lebih perusahaan
pontang-panting menyelamatkan diri hanya untuk sekadar dapat bertahan dan tidak kolaps atau
gulung tikar.
"Makanya besarannya (THR) harus disesuaikan, tetapi wajib diberikan pada karyawan yang telah
bekerja selama satu tahun," tekannya.
Untuk menghadapi perusahaan nakal, khususnya bagi yang sebenarnya sudah stabil pendapatan
perusahaannya, tetapi tidak mau bayar THR, komisi V membuka diri menerima laporan.
"Silakan sampaikan ke kami, identitas pelapor kami akan rahasiakan, jika ada pemsahaan yang
tidak mau memenuhi kewajibannya, kami akan berkoordinasi dengan Disnakertrans NTB untuk
kemudian turun ke perusahaan tersebut," tegasnya. (zad/r2) 2AD.LOMBOK POST
357
