Page 360 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

PEMKAB BUKA POSKO PENGADUAN THR

Menindaklanjuti instruksi Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mewajibkan yang
mengingatkan perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para karyawan,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Barat membuka posko pengaduan THR.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar, M. Yamil, menjelaskan, posko pengaduan THR ini diadakan
sebagai upaya Dinas memastikan hak para karyawan mendapatkan THR jelang lebaran
terpenuhi. "Kalau ada karyawan yang tidak mendapatkan haknya, tidak dibayarkan THR-nya,
silahkan mengadu ke posko,'' ungkapnya kemarin.

Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan terkait kewajiban
pembayaran THR ini. Bahkan saat ini pihak dinas masih turun ke perusahaan untuk memberikan
sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui Bidang Industri dan Hubungan Kerja."Kita tetap turun
melakukan sosialisasi dan imbauan agar perusahaan membayar THR pekerja mereka," jelasnya.

Dinas meneruskan instruksi Kementerian Tenaga Kerja yang sudah menetapkan bahwa
perusahaan harus membayar THR pegawai mereka. Pihaknya memasang poster dan spanduk
imbauan untuk membayar THR karyawan, karena itu memang menjadi hak
karyawan."Perusahaan yang kita datangi adalah perusahaan yang masih aktif beroperasi,"
katanya.
Begitu juga untuk sektor jasa pariwisata. Meski saat ini banyak hotel dan tempat usaha
pariwisata lainnya tutup karena pandemi, namun tetap menjadi perhatian dinas. Karena ada juga
perusahaan yang tetap membuka usaha meski kondisi pariwisata yang sepi."Di sektor pariwisata
kita juga turun. Kita datangi hotel yang ada di kawasan pariwisata," jelasnya.

Hotel, restoran atau usaha pariwisata lainnya yang tidak mampu membayar THR, maka itu harus
dibuktikan dengan adanya laporan keuangan, laporan pembayaran pajak dan laporan lainnya.
Kalau memang dari laporan mereka tidak ada pemasukan, maka itu bisa dimaklumi. 'Kalau
memang tidak mampu bayar THR karena memang perusahaan tidak pernah beroperasi, kita
harus maklum para karyawan juga harus saling memaklumi, jika memang tempat bekerja tidak
pernah beroperasi atau tidak ada pendapatan," ungkapnya.

Kalau perusahaan tidak ada pendapatan, pihaknya mendorong agar para karyawan memahami
kondisi perusahaan agar saling memahami."Namun jika perusahaan atau hotel tersebut ada
pendapatan, kami imbau agar mereka tetap membayar THR karyawan mereka," imbuhnya.

Yamil berharap dalam kondisi sulit seperti ini, meminta kepada perusahaan untuk tidak
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawan mereka. Misalnya hotel,
bisa disiasati dengan mengistirahatkan karyawan. Jika hotel sudah beroperasi lagi, hotel tinggal
memanggil karyawan kembali." Kalau mereka masuk mau kerjakan apa, tidak ada tamu, yang
penting tidak di-PHK," tegasnya.(ami)

caption:

THR: Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialisasi tentang THR kepada karyawan di salah satu
hotel di kawasan Senggigi belum lama ini.

359