Page 371 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

LANYALLA IMBAU BURUH JATIM MANFAATKAN POSKO PEMPROV BILA TAK DAPAT
THR
Surabaya - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbau para buruh dan pekerja di
Jatim untuk memanfaatkan posko yang disiapkan Pemprov Jatim apabila tidak mendapatkan
THR dari tempatnya bekerja, sebab posko disiapkan untuk pengaduan tunjangan hal tersebut.

"Posko pengaduan THR yang diluncurkan Pemprov Jatim dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
oleh para buruh dan pekerja atau karyawan apabila THR terkendala. Segera mengadu ke posko-
posko tersebut, apabila ada masalah untuk mendapatkan THR," kata LaNyalla di Surabaya, di
sela reses di Jatim, Sabtu.

Mantan Ketua Umum PSSI ini juga memuji Pemprov Jatim yang membuat inisiasi membentuk
posko pengaduan THR. Menurutnya, posko pengaduan tersebut merupakan komitmen Pemprov
Jatim untuk membantu buruh maupun pekerja yang kesulitan dalam hal pencairan THR.

"Pelayanan publik ini tentunya merupakan inovasi layanan yang diberikan pemerintah provinsi
agar bisa segera merespons masalah-masalah yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang
dialami buruh, pekerja atau karyawan," ujarnya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengakui permasalahan THR jelang hari raya
sangat sensitif. Apalagi, di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, langkah Pemprov Jatim
patut diacungi jempol.

"Apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah Jatim yang merespons cepat masalah yang
krusial, seperti THR. Ini perlu juga dicontoh oleh daerah lain," katanya.

LaNyalla juga memastikan akan terus mengawal hingga pelaksanaan pembayaran THR
diselesaikan oleh pihak perusahaan kepada para buruh dan karyawan. Ia mengingatkan, THR
harus diberikan karena merupakan kewajiban perusahaan memenuhi kesejahteraan para
pekerjanya.

"Pemerintah sudah mewajibkan pembayaran THR tahun 2021 harus diberikan paling lambat 7
hari sebelum Idul Fitri. Perusahaan harus memenuhinya dan saya siap mengawal agar para
pengusaha membayar kewajibannya," kata alumnus Universitas Brawijaya tersebut.

Pengusaha yang merintis usahanya dari bawah itu mengingatkan, kewajiban perusahaan
membayar THR ini sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
LaNyalla mengatakan aturan THR juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Jadi, jangan main-main karena sudah merupakan aturan rigid yang telah dibahas bersama,
termasuk dengan pengusaha dan serikat buruh serta pekerja," katanya.

370