Page 395 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

SELURUH PERUSAHAAN DI WONOGIRI SEPAKAT SIAP BAYAR THR PEKERJA, TAPI.

WONOGIRI - Pemkab memberikan kelonggaran kepada perusahaan dalam pembayaran
tunjangan hari raya (THR). Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi.

Kebijakan tersebut juga disepakati Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Wonogiri dan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wonogiri dalam dialog yang diinisiasi pemkab, Jumat (23/4).

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, secara prinsip, seluruh perusahaan bersedia
membayarkan THR kepada para pekerja. Hanya saja, ada toleransi yang diberikan dalam skema
atau metodologi pemberian THR.

"Saat pandemi seperti ini kan unpredictable. Bisa bertahan tanpa melakukan PHK yang massif,
itu sudah luar biasa, kami matur suwun (terima kasih). Tidak semua perusahaan punya
kemampuan finansial yang sama," katanya, Jumat (23/4).
Sebab itu, pemkab memberikan toleransi pembayaran THR. Tapi harus dibarengi komunikasi
perusahaan dengan pekerja agar semuanya klir.

Menurut bupati, dari total 27 perusahaan di Wonogiri, belum ada yang meminta dispensasi
pembayaran THR. Artinya, perusahaan itu siap membayarkan THR, tergantung dari relaksasi
waktu pembayaran.

"Pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha harus terjalin komunikasi yang baik agar tidak ada
gejolak dalam pembayaran THR. Yang terpenting transparansinya," terangnya.

Sekretaris Apindo Wonogiri Gangsar Laksono mengatakan, pihaknya berkomitmen melaksanakan
kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pencairan THR. Namun, dalam pelaksanaanya
mempertimbangkan sutuasi pandemi Covid-19.

"Kondisi perusahaan tidak semuanya sama. Ada yang omzetnya bagus, biasa saja. dan ada juga
yang maaf, memprihatinkan. Kami apresiasi pemkab karena sudah memahami kondisi ini,"
paparnya.

Diterangkan Gangsar, mekanisme pembayaran THR perlu didiskusikan secara internal.
Perusahaan bisa menjalin komunikasi dengan para pekerja terkait teknis pembayaran THR. Jika
dalam prosesnya mengalami kendala dan perselisihan, Apindo Wonogiri akan melakukan
mediasi.

"Kami imbau semua (perusahaan) tetap membayar (THR). Apalagi perusahaan yang kondisinya
(keuangannya) bagus, bisa tepat waktu. Toleransi waktu pembayaran THR hanya untuk
perusahaan yang kondisinya biasa saja dan kurang baik," ungkap Gangsar.

Ketika ditemukan kendala dalam pencairan THR, dapat dilakukan koordinasi antara disnaker,
Apindo, dan serikat pekerja guna mencari solusi terbaik.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wonogiri Seswanti berharap
semua perusahaan bisa memenuhi hak para pekerja dengan membayarkan THR. Namun, dia
memahami kondisi perusahaan berbeda-beda. "Kami akan lihat kondisi maupun dinamika di
lapangan," tutur dia.

Seswanto memprediksi, tidak semua perusahaan bisa menjalankan amanat Kemnaker tentang
pemberian THR secara utuh. "Hak buruh harus tetap (dibayarkan). Tapi mekanisme
pembayarannya akan memperhatikan kondisi di lapangan. Kami bersama Apindo dan disnaker
membuat posko untuk mengantisipasi adanya kemacetan pembayaran THR buruh," ucapnya.

(al/wa/ria).
394