Page 424 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 424
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mewanti-wanti kepada
perusahaan agar jangan sampai tak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap
pekerjanya. Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan
Ketenagakerjaan (Wasnaker) Joko Pranowo mengatakan, ada sejumlah sanksi menunggu
perusahaan apabila tidak menunaikan pemberian THR tersebut.
PERUSAHAAN DI SULTENG TAK BAYARKAN THR SESUAI KETENTUAN UU, SIAP-
SIAP TERIMA SANKSI INI
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam TRIBUNPALU.COM, PALU - Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mewanti-wanti kepada perusahaan agar jangan
sampai tak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap pekerjanya.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan
(Wasnaker) Joko Pranowo mengatakan, ada sejumlah sanksi menunggu perusahaan apabila
tidak menunaikan pemberian THR tersebut.
"Kalau perusahaan tidak membayarkan THR akan diberikan sanksi seperti Teguran tertulis,
denda keterlambatan membayar THR bisa mencapai 5 persen dari yang diterima," ungkap Joko
Jumat (23/4/2022).
Ia pun menyebutkan, jika perusahaan masih tak mengindahkan teguran tertulis oleh Pengawas
Ketenagakerjaan maka tidak akan diberikan pelayanan seperti pembatasan usaha
perusahaannya.
Sanksi administratif di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Hal itu terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan Permenaker 6 tahun 2016, diantaranya: A.
Teguran tertulis B. Pembatasan kegiatan usaha C. Penghentian sementara sebagian atau seluruh
alat produksi D. Pembekuan kegiatan usaha Kabid PHI Wasnaker itu menuturkan, terkenanya
sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban perusahaan atas denda keterlambatan
membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan Undangan
(Perppu).
"Perusahan tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa, teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha,' kata Joko.
Sebelumnya Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021
berbeda dari tahun sebelumnya.
Pasalnya tahun 2020 perusahaan diperbolehkan membayarkan THR dengan sistem cicil.
Namun pemberian THR 2021 sama sekali tidak boleh dilakukan dengan mencicil.
Kabid Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Joko Pranowo mengungkapkan,
perbedaan pemberian THR kali ini berbeda.
Sebab THR Keagamaan harus diberikan full tanpa sistem mencicil.
423
