Page 427 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

JELANG LEBARAN, DISNAKERTRANS BULUNGAN AKAN BUKA POSKO PENGADUAN
THR MULAI MINGGU DEPAN
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Menjelang Lebaran 2021, pihak Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi atau Disnakertrans Bulungan akan membuka Posko Pengaduan THR.

Posko ini nantinya akan menampung laporan dari para pekerja seputar permasalahan
pembayaran THR.

Ditemui di Kantor Disnakertrans Bulungan, Jumat (23/4/2021), Kepala Seksi Kesejahteraan dan
Perlindungan Naker, Yohanis Kanan mengatakan, Posko THR di Bulungan akan dibuka mulai
minggu depan.

Menurutnya, dalam minggu ini, pihaknya masih menyebarkan Surat Edaran Menaker mengenai
aturan pemberian THR tahun 2021 ke pihak perusahaan.
"Mungkin minggu depan baru diadakan, kalau saat ini kami baru sebarkan Surat Edaran
Kemnaker ke perusahaan-perusahaan," ujar Kepala Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan
Naker, Yohanis Kanan.

Yohanis Kanan mengungkapkan batas waktu maksimal pembayaran THR oleh perusahaan
adalah H-7 Lebaran.

Ditanya mengenai perusahaan yang tidak sanggup membayarkan THR bagi pekerjanya, dia
mengatakan, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang benar-benar terdampak
pandemi.

Adapun mayoritas perusahaan di Bulungan, bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan,
yang tidak terlalu terdampak oleh pandemi Covid-19.

"Maksimal untuk perusahaan itukan H-7 untuk pembayaran THR," tambahnya.

"Untuk yang tidak bisa bayar karena pandemi kan perusahaan yang terdampak saja. Kalau di
sini kan perusahaan sawit sama tambang saja, dan itu tidak terlalu terdampak," katanya.

Namun, dia mengatakan, bila perusahaan tidak dapat membayarkan THR, maka terlebih dahulu
membuat surat kesepakatan dengan para pekerja.

Karena bila tidak melakukan hal tersebut dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah setempat.

"Kalau memang tidak bisa membayarkan harus membuat surat kesepakatan dengan pekerja,
karena kalau tidak nanti akan ada sanksi," ujarnya.

Yohanis menuturkan, pada tahun sebelumnya tidak ada perusahaan yang tidak membayarkan
THR kepada pekerja.

Hanya saja, permasalahan seputar pembayaran THR terletak pada besaran nominal THR,
khususnya bagi pekerja upah harian.

Bila hal tersebut terjadi, maka pihaknya akan memanggil perusahaan untuk melakukan mediasi
atau menyerahkannya kepada tim pengawasan dari Disnakertrans Provinsi Kaltara.

"Tahun lalu tidak ada perusahaan tidak bayar hanya hitungannya saja yang ada perbedaan
dengan pekerja. Pekerja yang upah harian mintanya dibayarkan satu bulan upah sesuai UMK,
tapi kalau di edarannya berdasarkan upah rata-rata," ujar Yohanis.

"Kalau memang ada kemarin kita mediasi, atau kita serahkan ke Provinsi karena di sana yang
ada pengawasnya," tuturnya. Berita tentang Bulungan Penulis: Maulana Ilhami Fawdi |.
426