Page 431 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Meski begitu, Zul memastikan tidak akan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) untuk
mengatur pemberian THR. Seperti desakan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB saat aksi di
depan kantor gubernur NTB.

Dalam aksi yang dilakukan 12 April lalu, SPN menolak apabila ada perusahaan yang membayar
THR dengan cara dicicil. Untuk itu, SPN meminta gubernur membuat pergub yang mengatur
mengenai pembayaran THR.

Pergub untuk THR, seperti yang didesak SPN, dinilai Zul tidak perlu dilakukan. Terkesan ada
pemaksaan dari pemerintah yang menyamaratakan kondisi seluruh perusahaan di NTB. Padahal
tidak semua perusahaan sehat di masa pandemi sekarang.

"Kalau kita ngomong ini untuk pengusaha di Gili Trawangan, kan susah. Jangankan buat bayar
THR, untuk bersihkan kolam saja mereka susah," jelas mantan anggota DPR RI itu.

Zul mengatakan pemberian THR masih bisa diselesaikan tanpa harus mengeluarkan pergub. Ia
menegaskan pemerintah tetap melakukan pengawasan untuk perusahaan. Memastikan mereka
mengeluarkan THR untuk pekerjanya secara layak.

Ia juga meminta antara perusahaan dan karyawan terjalin saling pengertian. Terkait dengan
kondisi masing-masing. "Kita mengimbau, tapi tidak perlu pakai Pergub. Kalau perusahaan sehat,
bayarkan THR dengan penuh," imbuh politisi PKS itu.

Perusahaan wajib membayarkan THR Keagamaan secara penuh, paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya. Seperti dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Tenaga Kerja Nomor
M/6/HK.04/IV/2021.

(dit/r5).

430