Page 547 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

BENTUK SATGAS PENGAWASAN THR

Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
membentuk satgas dan membuka posko pengaduan untuk penyelesaian Tunjangan Hari Raya
(THR), kemarin.

Pembentukan satgas dan posko bertujuan, untuk memastikan para pekerja disemua perusahaan
yang ada di wilayah Loteng untuk mendapatkan hak mereka menjelang hari raya mendatang.

Sekretaris Disnakertrans Loteng, Raden Muliantoro menyatakan, pihakya dari dinas sudah
membentuk satgas dan sudah mulai membuka posko pengaduan untuk THR ini, Sehingga bagi
kariawan yang tidak diberikan THR oleh perusahaan silakan datang untuk mengadu.

"Kami sudah mendirikan posko sesuai dengan tahun sebelumnya. Dan sekarang tetap intens
setiap harinya untuk menerima laporan masyarakat,"ungkapnya saat melaksanakan safari
Ramdan terakhir di Kecamatan Praya, kemarin.

Ia menegaskan, merujuk dengan SE Menteri Ketenagakerjaan terkait pembayaran THR yang
telah ditentukan. Perusahaan harus melakukan pembayaran THR keagamaan paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan. Itu sesuai dengan SE Kemenaker tanggal 12 April 2021.

Oleh karena itu, jika mengalami keterlambatan makan perusahaan tersebut akan dikenakan
sanksi.

"Karena jatuh tempo atau paling lambat pembayaran THR itu satu minggu atau tujuh hari
sebelum lebaran, itu wajib perusahaan membayarkannya.

Kalau terlambat, misalnya lima hari sebelum lebaran berarti ada sanksi yang diberikan kepada
perusahaan, sanksi keterlambatan denda lima persen dari THR itu, perusahaan yang membayar
ke karyawan,"tambahnya.

Namun meski posko pengaduan itu sudah berjalan, namun hingga sekarang, ia mengaku sejauh
ini belum menerima adanya pengaduan dari masyarakat atau karyawan perusahaan terkait
permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR).

"Sampai dengan saat ini memang kita belum menerima adanya masyarakat yang datang untuk
melapor permasalahan THR Kita berharap agar semuanya berjalan dengan baik dan perusahaan
bisa mematuhi aturan yang ada untuk bagaimana memberikan hak kepada para karyawannya,
"ungkap Raden Muliantoro.

Diakuinya bahwa ke depan jika ada laporan dari masyarakat atau karyawan di sebuah
perusahaan, malai pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Setidaknya bisa
memediasi antara perusahaan dan karyawan untuk bagaimana mencari jalan keluar terkait
permasalahan tersebut.

"Kalau ada laporan yang masuk maka tentu akan kita pelajari dulu sebelum kita melakukan
tindakan yang lebih luas nantinya,"tegasnya. Ia menjelaskan, pihaknya mendirikan posko
pengaduan THR tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada para pekerja yang ada
di Daerah tersebut.

Karena jangan sampai nantinya para pekerja sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat
maksimal. Namun tidak mendapatkan haknya yang sudah melakukan pengabdian. "Posko ini
hampir setiap tahun kita dirikan sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk memfasilitasi
permasalahan yang ada.

546