Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 83
Judul Kemnaker: Pekerja Kontrak dan Outsourcing Tetap Berhak Dapat THR
2021
Nama Media kompas.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/04/26/033941726/kemnaker-
pekerja-kontrak-dan-outsourcing-tetap-berhak-dapat-thr-2021
Jurnalis Muhammad Choirul Anwar
Tanggal 2021-04-26 03:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker) THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam
pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker) Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak,
asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat
hari keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker) THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang
rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker) Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup
kemungkinan perusahaan juga dapat memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan
perundang-undangan, di mana hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang
telah dilakukan oleh perusahaan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menegaskan bahwa pekerja
kontrak dan outsourcing tetap berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Penegasan
itu disampaikan seiring Lebaran yang makin dekat, pencairan THR 2021 pun kian dinantikan
para pekerja baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun buruh swasta.
82
