Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

KEMNAKER: PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING TETAP BERHAK DAPAT THR
2021
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menegaskan
bahwa pekerja kontrak dan outsourcing tetap berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR)
2021.

Penegasan itu disampaikan seiring Lebaran yang makin dekat, pencairan THR 2021 pun kian
dinantikan para pekerja baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun buruh swasta.

Demikian disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Ia memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak (PKWT) ataupun pekerja
tetap (PKWTT) berhak menerima THR Keagamaan. Artinya, THR pekerja kontrak dan
outsourcing tahun 2021 wajib dibayar para pengusaha atau perusahaan.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja" tegas Putri, dalam keteangan resminya yang dikutip pada Senin (26/4/2021).

"Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau
lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak
mendapatkan THR juga," sambungnya.

Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.

Pada prinsipnya, SE ini mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh
kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Putri Kembali menegaskan.

Putri lantas menyampaikan rincian siapa saja yang berhak dapat THR 2021 . Dikatakan, THR
2021 cair untuk tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.

Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.

Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan.

Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila
dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

Ketentuan besaran THR 2021 berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah
untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih.

Adapun bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.

Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih ( clean
wages ), atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok
dan tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

83