Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggelar aksi serentak
secara nasional pada 2 November 2020 jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaksa untuk
menandatangani draf Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Pasalnya, Presiden
KSPI Said Iqbal menduga, Jokowi akan menandatangani draf Undang-Undang sapu jagat
tersebut pada Rabu (28/10) mendatang.

"Informasi yang berkembang, draf itu akan ditandatangani 28 Oktober 2020, maka KSPI dan
beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja,"
kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (26/10).

Said Iqbal menduga, Presiden Jokowi akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya
paling lambat pada 28 Oktober 2020. Namun pada 29 - 31 Oktober ada libur panjang, sehingga
KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial
review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 November 2020.

Saat penyerahan berkas judicial review ke MK, sambung Said, buruh akan melakukan aksi
nasional dengan tuntutan agar MK membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan meminta
Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk
membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200
kabupaten/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah
Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," kata Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyebut, akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada 9-10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan
pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme
UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, lanjut Said, dalam aksi pada 9-10
November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah
minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021.

Aksi nasional serempak akan dilakukan di 24 provinsi dan melibatkan 200 kabupaten/kota,
antara lain Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi,
Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
damai serta tertib," pungkasnya.

Editor : Dimas Ryandi Reporter : Muhammad Ridwan.

289