Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 308
neutral - Sudarto (Ketua Umum RTMM - SPSI) Terakhir untuk melindungi industri rokok kretek
sebagai industri khas Indonesia dan padat karya yang paling rentan terkena program efisiensi
di IHT
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan melakukan aksi serentak
nasional untuk menolak UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 mendatang di Mahkamah
Konstitusi dan Istana.
KSPI memperkirakan, Presiden akan menanda tangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling
lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 - 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI
AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judisial review ke
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.
TOLAK UU CIPTA KERJA, BURUH DI 24 PROVINSI GELAR DEMO SERENTAK 2
NOVEMBER 2020
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan melakukan aksi serentak
nasional untuk menolak UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 mendatang di Mahkamah
Konstitusi dan Istana.
"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said Iqbal di Jakarta, Senin
(26/10/2020).
KSPI memperkirakan, Presiden akan menanda tangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling
lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 - 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI
AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judisial review ke
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.
"Pada saat penyerahan berkas judisial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan
agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden
untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut," jelasnya.
Lanjutnya, aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 Provinsi
dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah
Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 Provinsi pada tanggal 9 - 10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan
pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme
UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP. Kemudian meminta pencabutan omnibus law
UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan
buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh
Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.
307
