Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

Jelas Said, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 Provinsi dan melibatkan 200
kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru,
Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin,
Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
damai serta tertib," pungkasnya.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(PP FSP RTMM - SPSI) mengancam akan melakukan aksi demo, menyusul rencana Pemerintah
yang akan menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2021 sebesar 13 - 20 persen.
Sebelumnya, diketahui bahwa Pemerintah telah menunda pengumuman kenaikan cukai yang
biasanya dilakukan pada awal Oktober tiap tahunnya.

Ketua Umum RTMM - SPSI Sudarto menegaskan kenaikan cukai di tahun 2020 sejatinya sudah
cukup mencekik dan menekan Industri Hasil Tembakau (IHT), ditambah dengan mewabahnya
pandemi COVID-19. Situasi ini berimbas pada pekerja dan anggota yang terlibat dalam industri
ini.

"Penurunan produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya
beli pekerja. Pemerintah butuh penerimaan cukai dan pajak hasil tembakau, akan tetapi pekerja
juga butuh kelangsungan bekerja dan penghidupan yang layak," tegas Sudarto saat dihubungi
wartawan (23/10/2020).

Sudarto mengaku bahwa sebelumnya telah menyampaikan aspirasinya dengan mengirimkan
surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi pada 9 September 2020 lalu dengan tembusan
kepada Kepala Staf Kepresidenan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur
Jenderal Bea Cukai. Masifnya informasi kenaikan cukai saat ini mengindikasikan surat tersebut
tidak diperhatikan sama sekali oleh Pemerintah.

Melalui surat tersebut, pihaknya memohon perlindungan atas hilangnya pekerjaan anggota
RTMM yang bekerja di IHT akibat pabrik yang tutup dikarenakan regulasi dan kebijakan yang
tidak adil sehingga pekerja buruh menjadi korbannya.

"IHT bukanlah sapi perah bagi penerimaan negara tanpa ada stimulus yang signifikan untuk
bisa bertahan walau alasan kesehatan selalu menjadi pertimbangan utama. Pengusaha bisa
menutup industrinya dan mengalihkan usahanya pada sektor lain tetapi bagaimana dengan
pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan ketrampilan terbatas," ujar Sudarto.

Untuk itu FSP RTMM-SPSI yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja industri hasil tembakau
Indonesia mendesak Pemerintah untuk mengambil kebijakan berimbang atas regulasi dan
kenaikan cukai rokok di tahun depan. Pertama, agar membatalkan rencana kenaikan cukai hasil

308