Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 312
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Mahfud MD
dengan tegas membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut pengesahan Omnibus Law
atau Undang-Undang Cipta Kerja kejar target pemerintah dan DPR. Ia secara terang-terangan
menyebut pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sejak lama, atau sejak Februari 2020 di DPR RI.
DIBONGKAR LAGI SEMUANYA OLEH MAHFUD MD: PEMBAHASAN UU CIPTAKER
SUDAH SETAHUN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Mahfud MD
dengan tegas membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut pengesahan Omnibus Law
atau Undang-Undang Cipta Kerja kejar target pemerintah dan DPR. Ia secara terang-terangan
menyebut pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sejak lama, atau sejak Februari 2020 di DPR RI.
Sementara itu, sebelum itu pemerintah juga telah membahas terkait Omnibus Law. Bahkan,
kata Mahfud, sejak 20 Oktober 2019 lalu ketika Presiden Joko Widodo alias Jokowi dilantik.
"Artinya pembahasannya sebenarnya sudah setahun sampai sekarang ini, kalau dilihat dari
rencana presiden sampai pembahasan di DPR. Jadi kalau dibilang buru-buru tidak juga,"
katanya, dalam acara bertajuk '4 Menko Satu Panggung: Dialog Satu Tahun Jokowi - Maruf'
yang disiarkan stasiun TVRI pada Minggu (25/10/2020). Terkait itu, ia juga mengklaim jika
pemerintah selalu menampung aspirasi dari serikat pekerja atau buruh.
"Semuanya kita tampung, semuanya kita undang dalam forum yang berbeda. Masing-masing
itu di kantor saya saja tidak kurang dari tiga kali. Dan usulnya, kongkret ditampung lalu dibahas
bersama mereka," ujarnya.
Namun demikian, ia juga mengaku kesulitan bila ada serikat buruh yang tetap bersikukuh
dengan keinginan dan pendapatnya tanpa menemui titik temu kompromi sebagai jalan
keluarnya. Pada akhirnya, segala aspirasi tersebut pun kembali diserahkan kepada DPR RI
sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.
"Tapi, kalau mereka tetap ngotot tidak mau ketemu di jalan kompromi kan susah juga, ya
diserahkan saja ke DPR. Nanti kan DPR yang memutuskan, kan sesuatu harus diputuskan
sebenarnya," katanya.
Selanjutunya, disisi lain, selain aspirasi dari serikat buruh, ia juga mengklaim turut menampung
aspirasi dari kalangan akademisi. Khususnya, ketika ada kesan bahwa perguruan tinggi hendak
dikomersialkan.
"Sudah banyak sekali sebenarnya perbaikan-perbaikan sesuai masukan-masukan dari
masyarakat, dari kelompok buruh terutama misalanya yang saya ada di dalamnya itu perguruan
tinggi, pendidikan. Itu kan semula dikesankan ada ini pendidikan ini mau dikomersialkan, mau
dianggap lembaga usaha, ramai rekor-rekor kirim WA ke saya, ada Pergubi (Persatuan Guru
Besar Indonesia) juga ngirim surat, itu akhirnya dikeluarkan," bebernya.
"Artinya kan aspiratif, apa yang dikatakan oleh masyarakat ya kita respons," tukas dia.
311
