Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 33

Ringkasan

              Sebanyak 14.692 pekerja gagal mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah /gaji
              (BSU) Rp 600/bulan dengan total Rp 2,4 juta. BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan itu karena
              perusahaan  tak  kunjung  menyetorkan  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  data  pekerja  yang  diminta
              divalidasi  ulang.  Penjelasannya,  per  19  Oktober  ada  171.998  data  yang  dikembalikan  oleh
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ke BPJS Ketenagakerjaan untuk divalidasi ulang.



              14 RIBU PEKERJA BATAL KANTONGI BLT GAJI RP 2,4 JUTA

              Sebanyak 14.692 pekerja gagal mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah /gaji
              (BSU) Rp 600/bulan dengan total Rp 2,4 juta. BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan itu karena
              perusahaan  tak  kunjung  menyetorkan  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  data  pekerja  yang  diminta
              divalidasi  ulang.  Penjelasannya,  per  19  Oktober  ada  171.998  data  yang  dikembalikan  oleh
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ke BPJS Ketenagakerjaan untuk divalidasi ulang.

              "Jadi ada sekitar 172.000 data retur dari Kemnaker dan ini masih terus berjalan," kata Deputi
              Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah
              Utoh melalui saluran YouTube FMB9ID_IKP, Senin (26/10/2020).

              Dari data tersebut sudah dikonfirmasi oleh BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan. Ada sebesar
              155.707 yang dikirim ulang ke Kemnaker, dan ada sekitar 1.599 yang masih proses validasi
              ulang di kantor cabang.

              "Ada 14.692 yang memang tidak ada konfirmasi lagi dari pihak perusahaan sehingga dinyatakan
              tidak berhak untuk mendapatkan BSU," sebutnya.

              Terdapat pula kendala dalam penyaluran subsidi gaji.

              Direktur  Kelembagaan  Kerja  sama  Hubungan  Industrial  (KKHI)  Kemnaker,  Aswansyah
              mengatakan pihaknya mendapat laporan dari bank penyalur bahwa ternyata tidak semua BLT
              yang disalurkan masuk ke rekening penerima.

              "Ada  beberapa  penerima  bantuan  ini  masih  belum  tersalurkan  dikarenakan  misalnya
              rekeningnya tidak aktif, rekeningnya diblokir, nama penerima bantuan di NIK dan di rekening
              itu berbeda. Nah itu yang jadi hambatan. Terus selanjutnya juga ada rekening yang belum
              dikliring  oleh  BI.  Itu  juga  terjadi,"  kata  dia  melalui  saluran  YouTube  FMB9ID_IKP,  Senin
              (26/10/2020).

              Berdasarkan data yang dia sajikan ada 3 rekening dengan masalah duplikasi, 12.431 rekening
              yang  sudah  ditutup,  2.019  rekening  pasif,  131.481  rekening  tidak  valid,  5.739  rekening
              dibekukan, 445 rekening tidak sesuai dengan NIK, dan 102 rekening tidak terdaftar di kliring.

              "Strategi apa yang kita lakukan apabila rekening-rekening yang kita dapatkan dari teman-teman
              Himbara (bank BUMN penyalur) terjadi duplikasi, tidak aktif, tidak valid dan selanjutnya? itu
              kami meminta klarifikasi perbaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang mana kami beri waktu
              selama 10 hari," paparnya.

              Setelah  data-data  itu  dikembalikan  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  selesai  diperbaiki  akan
              diteruskan kepada Kemnaker untuk kembali diserahkan ke bank untuk disalurkan.

              "Kita selalu berkoordinasi dengan bank penyalur terkait rekening-rekening yang bermasalah,
              dan selanjutnya membuat posko pengaduan dan sistem cek data calon penerima online di portal
              sisnaker. Jadi strategi yang kami lakukan itu," tambahnya.


                                                           32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38