Page 355 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 355
Ringkasan
Terkait pembatalan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2021, Federasi Serikat
Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Seluruh Indonesia (FSP RTMMSI) melayangkan
surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktur Jenderal
Bea Cukai.
TOLAK KENAIKAN CUKAI, BURUH SURATI JOKOWI
Terkait pembatalan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2021, Federasi Serikat
Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Seluruh Indonesia (FSP RTMMSI) melayangkan
surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktur Jenderal
Bea Cukai.
Namun, menurut Ketua Umum FSP RTMMSI Sudarto, surat yang dikirim pada 9 September 2020
itu hingga kini belum direspons sama sekali oleh pemerintah. Selain pembatalan, pihaknya ingin
pemerintah melindungi pekerja tembakau yang kini terancam bakal kehilangan mata
pencaharian akibat kenaikan tarif cukai tembakau.
"Pemerintah butuh penerimaan cukai dan pajak hasil tembakau, akan tetapi pekerja juga butuh
kelangsungan bekerja dan penghidupan yang layak. IHT (industri hasil tembakau) bukanlah
'sapi perah' bagi penerimaan negara tanpa ada stimulus yang signifikan untuk bisa bertahan
walau alasan kesehatan selalu menjadi pertimbangan utama," katanya melalui keterangan
tertulis, Minggu (25/10/2020). Dia mengungkapkan, kenaikan cukai tahun ini saja sudah
mencekik para buruh tembakau, ditambah dengan mewabahnya pandemi Covid-19 telah
membuat kondisi IHT semakin tertekan dan tidak menentu.
"Imbasnya adalah pada pekerja, anggota kami yang terlibat dalam sektor industri ini. Penurunan
produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya beli
pekerja. Pertanyaannya, di manakah peran pemerintah untuk melindungi rakyatnya, khususnya
pekerja yang menggantungkan penghidupannya dari industri legal ini?" katanya. Sudarto juga
menuntut kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja industri hasil
tembakau yang memiliki pendidikan rendah serta keterampilan terbatas.
"Pengusaha IHT bisa menutup industrinya dan mengalihkan usahanya pada sektor lain tetapi
bagaimana dengan pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas,"
ujarnya.
Oleh karena itu lanjut Sudarto, FSP RTMMSI yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja
industri hasil tembakau mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berimbang atas
regulasi dan kenaikan cukai rokok di tahun depan. "Bila permintaan kami ini tidak diperhatikan
sebagaimana juga tertuang dalam surat kami sebelumnya, maka dengan sangat terpaksa kami
menggunakan hak mengemukakan pendapat di muka umum dengan cara unjuk rasa nasional
sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujarnya.
Sumber : Kompas.com Editor: Barratut Taqiyyah Rafie.
354
