Page 357 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 357
BESOK, 3000-AN BURUH DARI SELURUH KONFEDERASI SERIKAT SE-JABAR AKAN
KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA
Ribuan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja di Jawa Barat akan kembali menggelar
aksi unjuk rasa pada Selasa (27/10/2020) pagi.
Aksi turun ke jalan tersebut, dalam rangka menyikapi rencana penerapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2020, kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) tahun
2021, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Bekasi, Bogor, dan Karawang yang
bermasalah dan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut,
merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh serikat pekerja serikat buruh se Jawa Barat,
Minggu (25/10/2020).
Dalam kesepakatan rapat bersama tersebut, sedikitnya tiga ribuan pekerja/buruh akan
menggelar unjuk rasa di Gedung Sate, DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Barat, dengan titik kumpul aksi berada di Monumen Perjuangan (Monju).
"Estimasi buruh/pekerja yang akan ikut dalam aksi ini mencapai 3000an, karena sudah ada
surat keputusan bersama Nomor : khusus/SP/SB/JB/XI/2020, yang menginstruksikan kepada
setiap pengurus dan perwakilan anggota serikat pekerja/buruh se Jawa Barat, untuk
mengirimkan minimal 10 persen dari jumlah anggotanya masing-masing, mulai jam 08.00
sampai selesai," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (26/10/2020).
Menurutnya, dalam aksi tersebut, para peserta aksi akan menyampaikan sejumlah tuntutan,
diantaranya menolak UMP tahun 2021, tetapkan kenaikan UMK minimal delapan persen, revisi
SK UMSK Tahun 2020 Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, tetapkan UMSK
2020 Karawang sesuai rekomendasi Bupati, dan batalkan/cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja
yang telah disahkan.
Rangkaian akan berlanjut pada 5 November 2020 di Istana Presiden, dengan agenda tuntutan
pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja , yang diikuti minimal seratus orang perwakilan dari
masing-masing federasi.
"Selain itu, pada tanggal 9 Nopember 2020 aksi batalkan Omnibus Law akan berlanjut di DPR
RI dan di sejumlah daerah lainnya. Untuk teknisnya akan dibahas lebih lanjut setelah aksi 27
Oktober 2020," ucapnya.
356
