Page 359 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 359
RIBUAN BURUH DEMO TOLAK OMNIBUS LAW KE ISTANA 2 NOVEMBER
Buruh masih mengancam akan menggelar demo besar-besaran lagi jika Presiden Joko Widodo
( Jokowi ) menandatangani UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR itu. Namun
rencana aksi akan mundur 1 hari.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, berdasarkan
informasi yang dia dapat UU Cipta Kerja itu akan diteken Jokowi pada 28 Oktober 2020
mendatang. Jika itu dilakukan maka KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi
serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja. Aksi demo besar-besaran itu akan dilakukan
pada Senin, 2 November 2020. Puluhan ribu massa akan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi
dan Istana Negara.
"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," tuturnya dalam keterangan tertulis,
Senin (26/10/2020).
KSPI memperkirakan, Presiden akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling
lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 - 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI
AGN, dan 32 federasi atau konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review
ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.
Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan
agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Jokowi untuk
mengeluarkan Perpu guna membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200
kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi
diikuti puluhan ribu buruh," kata Said Iqbal.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9 - 10
November yang diikuti ratusan ribu buruh. Mereka menuntut DPR harus melakukan pencabutan
omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislatif review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal
20, 21, dan 22A serta UU PPP. Selain itu mereka juga akan menyampaikan tuntutan buruh
lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan
menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.
Said Iqbal mengatakan aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 provinsi dan melibatkan
200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.
"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
damai serta tertib," tutupnya.
358
