Page 363 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 363
AKSI SERENTAK KSPI TOLAK UU CIPTA KERJA DILAKSANAKAN 2 NOVEMBER,
DIPUSATKAN DI ISTANA DAN MK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya dan
beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja
bila UU tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Aksi penolakan UU Cipta Kerja di Jakarta, kata Said, akan dilaksanakan Senin tanggal 2
November 2020 dan dipusatkan di kawasan Istana serta Mahkamah Konstitusi.
"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," ujar Said, dalam keterangannya, Senin
(26/10/2020).
KSPI memperkirakan Presiden akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling
lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 - 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI
AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.
Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, kata Said, buruh melakukan aksi nasional dengan
tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja serta meminta
Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200
kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi
diikuti puluhan ribu buruh," kata Said.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 propinsi pada tanggal 9 - 10
November yang diikuti ratusan ribu buruh. Aksi tersebut menuntut DPR RI harus melakukan
pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme
UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.
Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja , dalam aksi pada tanggal 9-10
November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah
minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021.
Dijelaskan Said Iqbal, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan
200 kab/kota, antara lain Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.
"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
damai serta tertib," pungkasnya.
362
