Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 367

KSPI KEMBALI DEMO SERENTAK 2 NOVEMBER 2020 JIKA JOKOWI TEKEN UU
              CIPTA KERJA

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya dan
              sejumlah serikat buruh akan kembali melakukan aksi serentak menolak UU Cipta Kerja pada 2
              November  2020  mendatang.  Hal  ini  akan  dilakukan  jika  Presiden  Joko  Widodo  atau  Jokowi
              benar-benar akan menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja, yang kabarnya akan dilakukan
              pada 28 Oktober 2020 mendatang.

              "Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
              Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said Iqbal dalam keterangan
              tertulis KSPI, Senin, 26 Oktober 2020.

              Said mengatakan untuk di Jakarta, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di
              Mahkamah Konstitusi dan Istana. Aksi akan tetap berpusat pada tuntutan agar MK membatalkan
              omnibus law tersebut dan meminta Jokowi untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU
              Cipta Kerja tersebut.


              Ia  juga  mengatakan  aksi  ini  akan  berbarengan  dengan  upaya  KSPI,  KSPSI  AGN,  dan  32
              federasi/konfederasi  serikat  buruh  untuk  menyerahkan  berkas  judicial  review  ke  Mahkamah
              Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.


              "Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200
              kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi
              diikuti puluhan ribu buruh," kata Said Iqbal.


              Selain itu, Iqbal mengatakan KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi
              pada tanggal 9 - 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus
              melakukan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review, sesuai
              mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

              "Aksi  KSPI  dan  serikat  buruh  lainnya  ini  adalah  aksi  anti  kekerasan  'non  violence'.  Aksi  ini
              diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
              damai serta tertib," kata Said.


























                                                          366
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372