Page 365 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

UU Cipta Kerja akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sudah ada tahap
penomoran (28/10).

Berita terkait Presiden KSPI Tantang Fraksi Demokrat Dan PKS Ajukan Legislative Review UU
Ciptaker KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker Ke DPR, Ini Alasannya Said Iqbal: Gaji
Buruh Tahun 2021 Harus Naik, Kalau Tidak Situasi Makin Panas

"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangannya di Jakarta, Senin (26/10).

KSPI memprediksi, Presiden Jokowi akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya
paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 hingga 31 Oktober ada libur panjang, sehingga
KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial
review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, kata Said Iqbal, buruh melakukan aksi nasional
dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan
meminta presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200
kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi
diikuti puluhan ribu buruh," tegasnya.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9
hingga 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan
pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme
UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9 hingga 10
November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah
minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 provinsi dan melibatkan
200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Presiden KSPI Tantang Fraksi Demokrat Dan PKS Ajukan Legislative Review UU Ciptaker Selain
itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
damai serta tertib," pungkasnya.

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: KSPI MAHKAMAH KONSTITUSI UU CIPTAKER CIPTA
KERJA.

364