Page 369 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 369
"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200
kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi
diikuti puluhan ribu buruh," katanya dalam keterangan pers, Senin (26/10).
Dia memperkirakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menandatangani UU Cipta Kerja
dan penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29-31 Oktober ada libur
panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan
menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.
Pada saat penyerahan berkas judicial, kata Said, buruh akan melakukan aksi nasional dengan
tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Serta meminta
Jokowi untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9-10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan
pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme
UUD 1945 pasal 20, 21 dan 22A serta UU PPP.
Selain meminta pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10
November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah
minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021.
Said mengatakan aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan 200
kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya , Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar , Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.
"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
damai serta tertib," tutup Said.
[fik].
368
