Page 371 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 371
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprediksi Presiden Joko
Widodo akan menandatangani UU Ciptaker pada 28 Oktober 2020.
TOLAK CIPTAKER, BURUH GELAR AKSI SERENTAK NASIONAL 2 NOVEMBER
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) akan menggelar
aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 November 2020. Aksi tersebut
merupakan aksi serentak nasional buruh yang sejak awal menolak UU Ciptaker.
Aksi itu bersamaan dengan penyerahan berkas Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja
(Ciptaker).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprediksi Presiden Joko
Widodo akan menandatangani UU Ciptaker pada 28 Oktober 2020.
"Bilamana UU Cipta Kerja ditandatangani presiden dan sudah ada nomornya, maka KSPI dan
beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja,"
kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10).
Di Jakarta, kata dia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah
Konstitusi dan Istana, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2020.
"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said Iqbal.
KSPI memperkirakan, Presiden akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomoran paling
lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 - 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI
AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.
Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan
agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden
untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200
kabupaten/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah
Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," kata Said Iqbal.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9 - 10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan
pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme
UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.
Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10
November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah
minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021.
370
