Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 69
Judul Majelis Warga
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg16
Jurnalis Usman Kansong
Tanggal 2020-10-27 04:23:00
Ukuran 383x103mmk
Warna Warna
AD Value Rp 103.410.000
News Value Rp 517.050.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
DIKTATOR konstitusional adalah gejala pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan
publik sama sekali. Begitu setidaknya definisi diktator konstitusional menurut pakar hukum tata
negara Jimly Asshiddiqie.
Jimly yang kini juga anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta ini menyebut lima undang-
undang disahkan tanpa melibatkan publik sama sekali. Kelimanya ialah Un-dang-Undang KPK,
Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-UndangPenanganan Covid-19, Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi, dan omnibus law Cipta Kerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mencatat sembilan pertemuan
membahas Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengundang serikat buruh. Itu artinya tidak
tepat bila dikatakan publik sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan Undang-Undang Cipta
Kerja.
MAJELIS WARGA
DIKTATOR konstitusional adalah gejala pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan
publik sama sekali. Begitu setidaknya definisi diktator konstitusional menurut pakar hukum tata
negara Jimly Asshiddiqie.
Jimly yang kini juga anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta ini menyebut lima undang-
undang disahkan tanpa melibatkan publik sama sekali. Kelimanya ialah Un-dang-Undang KPK,
Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-UndangPenanganan Covid-19, Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi, dan omnibus law Cipta Kerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mencatat sembilan pertemuan
membahas Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengundang serikat buruh. Itu artinya tidak
tepat bila dikatakan publik sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan Undang-Undang Cipta
Kerja. Lalu, keterlibatan macam apa lagi yang Jimly kehendaki?
Semoga Jimly tidak membayangkan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan itu harus
secara langsung, serupa demokrasi kuno di Yunani dan Romawi. Dalam demokrasi langsung,
68
