Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

rakyat berpartisipasi secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Di masa itu negara
berbentuk negara kota yang penduduknya sedikit dan sederhana. Demokrasi langsung tidak
bisa diterapkan di negara-bangsa berpenduduk besar dan kompleks.

Kita kemudian menciptakan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk
di lembaga perwakilan atau parlemen. Rakyat mewakilkan, menitipkan, atau memercayakan
keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan kepada wakil-wakil yang telah mereka pilih
itu. Ini yang disebut demokrasi modern. Demokrasi modern ialah demokrasi perwakilan.

Dalam konteks demokrasi modern publik kiranya telah terlibat dalam pengambilan keputusan
meski secara tidak langsung. Akan tetapi, dengan berbagai alasan, misalnya ketidakpercayaan
DPR sungguh-sungguh membawakan aspirasi rakyat, publik menuntut terlibat langsung. Dalam
Undang-Undang Cipta Kerja buruh kepingin terlibat langsung. Pemerintah, seperti kata Sekjen
Kemenakertrans, sudah melibatkan serikat pekerja membahas RUU Cipta Kerja.

Masih merasa kurang terlibat juga, para buruh melibatkan diri dalam unjuk rasa menolak
Undang-Undang Cipta Kerja. Bukankah unjuk rasa juga bentuk keterlibatan dalam memengaruhi
pengambilan keputusan? Bila keterlibatan itu gagal memengaruhi keputusan. itu perkara lain.

Konstitusi juga membuka ruang bagi publik untuk terlibat memengaruhi pengambilan keputusan
pengesahan undang-undang melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bila uji materi diterima,
alhamdulillah, puji Tuhan. Bila uji materi ditolak, konstitusi mengharuskan semua pihak
menerima karena keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Bila sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan di DPR, serikat pekerja,
unjuk rasa, uji materi ke MK, tetapi merasa tidak dilibatkan, barangkali karena aspirasi atau
keinginan tak tercapai. Kita sering kali merasa tidak dilibatkan, meski sesungguhnya sudah
dilibatkan, karena aspirasi kita tak kesampaian.

Supaya merasa benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kita barangkali perlu
membentuk majelis warga (Citizen assembfy). Majelis warga mengakomodasi ketidakpercayaan
rakyat kepada wakil mereka di parlemen. Pew Research Centre menemukan 64% rakyat di 34
negara tidak percaya pejabat yang mereka pilih peduli dengan keinginan rakyat kebanyakan.
Majelis warga ialah bentuk demokrasi deliberatif.

Majelis warga terdiri atas, katakanlah, 100 orang. Mereka dipilih melalui mekanisme pemilihan
tertentu untuk mewakili gender, usia, dan status sosial ekonomi. Mereka bertemu intensif
membicarakan topik-topik penting, misalnya reformasi ketenagakerjaan danperubahan iklim.
Mereka boleh mengundang berbagai kalangan untuk mendapat masukan. Majelis warga
kemudian menghasilkan rekomendasi yang harus dijalankan pemerintah.

Prancis menyeleksi para anggota Majelis Warga dengan menelepon secara acak 225 ribu warga.
Mereka mewakili gender, usia, pendapatan, dan tempat tinggal. Usia minimal untuk dipilih
menjadi anggota Majelis Warga 16 tahun supaya pelajar S MA bisa berpartisipasi. Mereka
dibayar 86 euro (sekitar Rpl,4 juta) per hari. Berdasarkan survei 70% warga Prancis ingin terlibat
dalam Majelis Warga.

Tahun lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyelenggarakan konferensi warga tentang
iklim. Konferensi bertugas menghasilkan rekomendasi pengurangan emisi gas paling tidak 40%
pada 2030. Majelis Warga yang beranggotakan 150 partisipan itu merekomendasi dua
perubahan konstitusi untuk menyelamatkan lingkungan dan keanekaragaman hayati serta
hukuman buat perusak ekologi.

Majelis Warga Irlandia menghasilkan dua referendum tentang perkawinan sesama jenis dan
aborsi. Kedua topik itu membuat politisi terbelah di negara yang mendeskripsikan diri sebagai

69