Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

KSPI PASTIKAN AKAN DEMO BESAR-BESARAN PADA 2 NOVEMBER 2020, INI
TUNTUTANNYA
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meralat jadwal aksi demo
dalam rangka menolak UU Cipta Kerja yang semula 1 November 2020 menjadi 2 November
2020. Said mengatakan, aksi demo akan dilaksanakan pada 2 November jika UU Cipta Kerja
ditanda tangani Presiden Jokowi yang kabarnya akan dilakukan pada 28 Oktober 2020.
"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said dalam keterangan tertulis
yang diterima Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Said mengatakan, aksi demo akan melibatkan puluhan ribu buruh KSPI, KSPSI Andi Gani, dan
32 federasi serikat yang dipusatkan di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.
Menurut Said, aksi demo akan disertai dengan penyerahan berkas uji materi atau judicial review
ke MK.

"Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan
agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta presiden
untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut," ujarnya. Tak hanya
itu, Said mengatakan, KSPI akan melanjutkan aksi demo berskala nasional pada 9 sampai 10
November 2020 yang akan diikuti ratusan ribu buruh.

Tuntunan aksi ini adalah meminta DPR RI mencabut UU Cipta Kerja melalui proses legislative
review sesuai mekanisme UUD 1945 Pasal 20, 21, dan 22A serta Undang-Undang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (PPP). Kemudian, meminta kenaikan upah minimum 2021
sebesar 8 persen di seluruh Indonesia. Menurut Said, aksi demo pada 9-10 November 2020
akan dilaksanakan di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota, diantaranya adalah Jakarta, Depok,
Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang dan
Indramayu.

Kemudian, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara,
Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik. Selain itu, aksi juga akan dilakukan di
Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu,
Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya,
Samarinda, Lombok, Ambon dan Papua.

"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
damai serta tertib," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya
dan serikat buruh lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 1 November 2020 jika
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja.

Ia memperkirakan UU tersebut akan ditandatangani Jokowi pada 28 Oktober. Buruh tidak
langsung mendemo pada hari setelahnya mengingat ada libur panjang. "Maka, 1 November
kami pastikan buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh Indonesia, 20 provinsi dan
lebih dari 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran," kata Said. Said memastikan
bahwa aksi demo besar-besaran ini akan dilakukan secara terukur, konstitusional, dan
berlangsung damai. Menurut Said, aksi demo tersebut akan disertai dengan pengajuan uji
materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

"Tanggal 1 November tersebut tentu secara bersamaan kami akan membawa judicial review UU
Cipta Kerja, andaikan tanggal 28 Oktober sudah ditandatangani dan memiliki nomor," ujarnya.

74