Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

AJI TERIMA LAPORAN PERUSAHAAN MEDIA LAKUKAN PENUNDAAN GAJI HINGGA
PHK SEPIHAK
Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Revolusi Riza menyatakan pihaknya
menerima laporan sejumlah perusahaan media melakukan penundaan pembayaran gaji,
pemotongan gaji, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap karyawannya. Hal
itu dikarenakan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, AJI juga menerima laporan sejumlah perusahaan media besar di Ibu Kota menunda
pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR) karyawan, serta memotong gaji karyawan.
Padahal, kata Riza, para jurnalis ada yang diharuskan turun ke lapangan saat pembatasan sosial
diberlakukan.

"Dahsyatnya pukulan pandemi tentu dirasakan semua pihak, namun demikian krisis ini tidak
bisa dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan media untuk bertindak sewenang-wenang
kepada karyawannya," ujar Riza dalam keterangan persnya, Senin (26/10/2020).
AJI sendiri mencatat setidaknya sudah 242 jurnalis dan pekerja media dinyatakan positif Covid-
19 dalam rentang Maret hingga September 2020. Alih-alih mendapat perlindungan dari
perusahaan, beberapa jurnalis dan pekerja media justru semakin terampas hak-haknya.

Untuk itu, AJI meminta agar perusahaan media menghentikan praktik-praktik penundaan gaji,
pemotongan gaji, dan PHK sepihak di tengah pandemi corona. Riza juga mengingatkan agar
perusahaan media menghentikan PHK yang tidak sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003.

"Karena Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum siap diterapkan saat ini, maka seluruh
proses sengketa ketenagakerjaan tetap wajib menggunakan Undang-Undang
Ketenagakerjaan," jelas dia.

Adapun hal tersebut disampaikan Riza karena ada perusahaan media yang menawarkan paket
pengunduran diri secara sukarela dengan kompensasi 1 PMTK (Peraturan Menteri Tenaga
Kerja). Ada pula yang menawarkan uang PHK sebesar 1,5 PMTK dimana ini masih di bawah
ketentuan normatif UU Ketenagakerjaan sebesar 2 PMTK.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

AJI turut menyoroti para jurnalis dan pekerja media yang diberhentikan oleh perusahaannya,
namun kemudian dipekerjakan kembali. Sayangnya, mereka dipekerjakan sebagai karyawan
berstatus kontrak dengan durasi kerja beragam atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"Hentikan praktik-praktik efisiensi sepihak di perusahaan yang merugikan atau tidak menghargai
martabat karyawan, seperti PHK yang ditindaklanjuti dengan mempekerjakan kembali karyawan
dengan status PKWT," tutur Riza.
Dia menilai seharusnya di masa pandemi corona, perusahaan media membangun komunikasi
dialogis dengan seluruh karyawan untuk mencari solusi-solusi terbaik bagi semua pihak. Bukan
dengan melakukan PHK sepihak.

"Hargai karyawan sebagai aset berharga perusahaan. Sebesar apa pun perusahaan tidak akan
bergerak jika tidak ditopang oleh individu-individu karyawan sebagai 'sel-sel'nya," kata Riza.

86