Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 97
Ringkasan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerimaan
warga negara menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa dijadikan solusi mengatasi
pengangguran. Angka 15 juta orang pengangguran itu merupakan akumulasi dari angka
pengangguran saat ini mencapai 7 juta jiwa, ditambah angka tenaga kerja terkena Pemutusan
Hubungan Kerja akibat pandemi COVID-19 mencapai 5 juta jiwa dan jumlah angkatan kerja per
tahun mencapai 3 juta jiwa.
BKPM: PENERIMAAN PNS TAK BISA JADI SOLUSI ATASI PENGANGGURAN
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerimaan
warga negara menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa dijadikan solusi mengatasi
pengangguran.
"Kami meyakini bahwa untuk mencipta lapangan kerja untuk pengangguran mencapai 15 juta
(jiwa) itu, tidak mungkin dengan penerimaan PNS, enggak mungkin. Swasta harus masuk,
caranya dengan investasi," kata Bahlil di Jakarta, Senin.
Angka 15 juta orang pengangguran itu merupakan akumulasi dari angka pengangguran saat ini
mencapai 7 juta jiwa, ditambah angka tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja akibat
pandemi COVID-19 mencapai 5 juta jiwa dan jumlah angkatan kerja per tahun mencapai 3 juta
jiwa.
"Dapat dari mana datanya, dapat dari beberapa asosiasi. Dari Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia (Hipmi), dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dari Gabungan Pelaksana
Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Jadi total sekarang kondisi total orang yang mencari
pekerjaan kurang lebih 15 juta (jiwa)," kata Bahlil.
Namun, muncul pertanyaan berapa banyak serapan penerimaan PNS, ditambah TNI/ Polri, dan
BUMN bisa berdampak mengurangi angka 15 juta pengangguran tersebut.
"Karena perintah pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara hadir harus
memberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk warganya, kan begitu," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan total serapan penerimaan TNI/ Polri dan PNS terhadap tenaga kerja hanya
berkisar 400.000 sampai 500.000. Kalau hanya itu yang diandalkan untuk mengatasi
pengangguran, maka ada 14.500.000 jiwa lagi yang belum mendapatkan pekerjaan.
Kemudian menjadi ironi, kata Bahlil, dimana Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi
pada 2030. Artinya, dominasi penduduk di Indonesia pada tahun 2030 adalah usia produktif.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengaku pernah melakukan survei terhadap harapan pekerjaan
5,7 juta mahasiswa strata 1 dari Aceh sampai Papua baik perguruan tinggi swasta maupun
negeri pada tahun 2015.
"Hasil surveinya mengatakan bahwa 83 persen dari mereka itu ingin jadi karyawan. 14 persen
ingin jadi pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat ( Non-Government Organization / NGO) sama
politisi. Tiga persen itu ingin jadi pengusaha ( entrepreneur )," kata Bahlil.
96
