Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 184
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
pekerja terdampak pandemi di Tanah Air jumlahnya diestimasi tidak sampai 8 juta orang jika
pengawas ketenagakerjaan melakukan pendataan secara langsung.
"Menurut perkiraan OPSI, kalau Kemenaker mendata langsung, jumlah tenaga kerja terdampak
selama PPKM mungkin hanya separuh dari 8 juta orang yang ditargetkan. Selain penyaluran
lebih tepat sasaran karena pemerintah akan mendapatkan data primer, penggunaan anggaran
juga bisa lebih efisien," kata Timboel, Kamis (22/7/2021).
Dengan kata lain, sambungnya, anggaran yang dialokasikan untuk subsidi gaji hanya diperlukan
separuhnya, atau Rp4 triliun. Alhasil, sisa dana bisa digunakan jika pemerintah nantinya masih
harus menyalurkan subsidi upah kepada tenaga kerja terdampak.
Dia menambahkan penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan secara tunggal dengan acuan gaji
di bawah Rp3,5 juta tidak menjamin penyaluran subsidi upah tepat sasaran. Sebab, jumlah gaji
pokok karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bisa berbeda dengan besaran take
home pay .
Artinya, pekerja yang terdaftar memiliki gaji pokok Rp3,5 juta di BPJS Ketenagakerjaan belum
tentu terdampak secara pendapatan akibat pelaksanaan PPKM. Pemerintah pun diminta untuk
lebih cermat dalam mengumpulkan data pekerja terdampak.
Selain itu, di luar data BPJS Ketenagakerjaan, jika pemerintah menyalurkan subsidi upah
menggunakan acuan gaji Rp3,5 juta, pekerja dengan besaran gaji tersebut jumlahnya saat ini
bisa mencapai 16-20 juta orang.
Dengan jumlah tersebut, maka anggaran subsidi upah yang ditetapkan pemerintah senilai Rp8
triliun bisa dikatakan tidak cukup untuk dapat mencakup seluruh pekerja di Tanah Air.
Pemerintah pun diharapkan bisa lebih proaktif dalam mengumpulkan data pekerja yang benar-
benar terdampak menggunakan perangkat yang tersedia. Dengan demikian, pemerintah bisa
memeroleh data primer yang kemudian disimpan di database Sistem Informasi Ketenagakerjaan
(Sisnaker).
"Pemerintah mestinya mengumpulkan data pekerja terdampak sejak menyalurkan subsidi upah
tahun lalu, sehingga tahun ini harusnya sudah ada data primer di Sisnaker. Jadi, penyaluran
bukan berdasarkan gaji, tapi benar-benar berdasarkan dampak yang dirasakan pekerja,"
tegasnya.
183
