Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 21

"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
              terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," ungkap Ida.
              Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
              anggaran sebesar Rp 8 Triliun.

              "Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
              di atas masih dilakukan oleh  BPJS Ketenagakerjaan  ," terang Ida.

              Nantinya,  BSU  akan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Permenaker)  yang
              menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja
              Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) dan PPKM Tahun 2021.

              Berikut  kriteria  pekerja/buruh  yang  mendapatkan  bantuan    subsidi  gaji    :    -  Warga  Negara
              Indonesia (WNI). - Pekerja/Buruh penerima upah. - Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial
              tenaga kerja yang masih aktif di  BPJS Ketenagakerjaan  .

              "BPJS  Ketenagakerjaan  dipilih  sebagai  sumber  data,  mengingat  saat  ini  data    BPJS
              Ketenagakerjaan    dinilai  paling  akurat  dan  lengkap."    "Sehingga  akuntabel  dan  valid
              dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat
              sasaran," jelas Ida.

              Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona  PPKM Level 4  , sesuai
              Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2021  jo  Nomor  23  Tahun  2021  tentang
              Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko
              Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  di  Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  untuk Pengendalian
              Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

              Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
              berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja
              kepada  BPJS Ketenagakerjaan  .

              "Dalam  hal  pekerja  bekerja  di  wilayah  PPKM  yang  UMKnya  di  atas  Rp  3,5  juta  maka
              menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Ida.

              Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM, antara lain:  - Industri
              barang  konsumsi.  -  Perdagangan  dan  jasa  (kecuali  jasa  Pendidikan  dan  Kesehatan).  -
              Transportasi.  - Aneka industri. - Properti.- Real estate.
              Besaran BSU yang disalurkan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 1 Juta, yang diberikan sekaligus
              melalui transfer bank.

              "Sekali  lagi  saya  tekankan  bahwa  BSU  merupakan  bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap
              pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19," kata Ida.

              (Tribunnews.com/Whiesa).















                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26